'Potensi korupsi sistemik' Koperasi Merah Putih – Dari anggaran miliaran untuk influencer hingga gaji pengurus yang tak pasti

Dengan janji pemberdayaan ekonomi desa dan pemenuhan lapangan kerja, tata kelola anggaran dan pengadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diduga terindikasi potensi korupsi sistemik.

Hal ini terlihat dari sejumlah temuan, seperti: dugaan pengadaan triliunan rupiah yang tidak transparan bahkan berdampak pada dana desa, lokasi koperasi dan operasional yang bermasalah, keterlibatan militer, hingga anggaran miliaran rupiah untuk influencer dan program pelatihan yang tersebar di sejumlah lembaga.

BBC News Indonesia berkolaborasi dengan Klub Jurnalis Investigasi (KJI), dan KoMa (Koalisi Media Alternatif) untuk menelusuri aneka persoalan yang mengarah pada celah tata kelola pengadaan.

Anggaran influencer dan pelatihan miliaran rupiah

Sejak diumumkan, KDMP dirancang sebagai program lintas kementerian sehingga anggarannya terpecah di berbagai lembaga mulai dari Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertahanan, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kementerian Koperasi yang selama ini mengurus koperasi, pada akhirnya, diberi wewenang menyusun modul, model bisnis, pelatihan tentang manajemen lewat program magang, dan sosialisasi masif.

Merujuk pada data Inaproc, anggaran pengadaan yang terealisasi pada 2025 sebesar Rp159,6 miliar untuk 1.133 paket.

Di dalamnya, terdapat anggaran bernama glorifikasi konten program/kegiatan/kebijakan pengembangan koperasi melalui mikro influencer dengan nominal Rp198,5 juta.

Pada 2026, anggaran ini membengkak hingga Rp1,99 miliar dengan pembagian alokasi untuk mikro influencer, nano influencer, dan mega influencer. Kenaikan signifikan ini juga diduga ada keterkaitan dengan tahap operasionalisasi KDMP sehingga butuh sosialisasi masif.

Penggunaan influencer di lingkungan Kementerian Koperasi setidaknya sudah dilakukan sejak 2022, berdasarkan data Inaproc.

Saat itu, kementerian yang masih bernama Kementerian Koperasi dan UMKM menggunakan jasa influencer untuk publikasi pengembangan koperasi dan promosi produk UMKM. Namun, pada 2022 hingga 2024, alokasinya selalu di bawah Rp700 juta.

Anggaran pengadaan lain terkait KDMP yang memakan porsi terbesar berupa program magang pengelola KDMP dengan besaran Rp9,63 miliar.

Program ini dijalankan dalam enam gelombang, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan koperasi yang sudah ada sebagai tempat magang. Durasi magang dilakukan selama 8-10 hari dan diikuti 514 peserta dari berbagai daerah.

Sejumlah koperasi yang menjadi tempat magang ini juga diketahui memiliki dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menjadi pemasok bahan pangan dan susu untuk beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Besaran anggaran itu pun dibagi untuk masing-masing penyelenggaraan di tempat magang. Antara lain:

"Jadi mereka (peserta) nanti akan replikasi hasil magang ini di KDMP mereka. Karena nanti pasti akan banyak pendidikan tentang bagaimana pengalaman untuk mengoperasionalkannya," kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.

Para peserta magang ini disebut nantinya akan melakukan training of trainers pada para manajer KDMP.

Dari penelusuran BBC News Indonesia di Inaproc, alokasi training of trainers justru ditemukan dalam anggaran pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Total anggarannya mencapai Rp1,17 miliar, untuk jasa penyelenggara acara untuk training of trainers dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping sebanyak enam gelombang yang semuanya berlokasi di Jawa Tengah. Padahal, para peserta magang sebelumnya berasal dari berbagai daerah, yang tujuannya untuk melatih manajer KDMP di wilayahnya.

Pada 2026, alokasi serupa bernama peningkatan kapasitas tenaga pendamping memiliki besaran hingga Rp5,98 miliar.

Sekretaris koperasi merah putih Pulau Buluh, Firman Handi Kesuma, berkata pihaknya kurang dibina oleh Dinas Koperasi Kota Batam dalam pelaksanaannya. Bahkan minim informasi terkait perkembangan program koperasi desa itu sendiri.

"Ini seolah-olah malah kami berpikir dibiarkan begitu saja, maka saya protes (kepada dinas koperasi) mana pendampingnya, tak pernah turun ke pulau. Alasannya ongkos, pusing juga pendamping cerita rugi, apalagi kami di bawah," katanya.

Lokasi tak lazim, gaji minim, dan anggaran triliunan tidak transparan

Selain anggaran yang terpecah, masuknya PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang kemudian memperoleh kendali mayoritas untuk pembangunan fisik dan operasional juga dipertanyakan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juli 2025, pembiayaan tiap koperasi bersumber dari pinjaman Himpunan Bank milik Negara (Himbara) sebesar Rp3 miliar dan ditransfer ke rekening KDMP.

Namun pada Maret 2026, PMK 15/2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Maret 2026, pinjaman Himbara ini disalurkan langsung ke Agrinas.

Dengan pembagian alokasi, Rp1,6 miliar untuk pembangunan fisik gedung dan Rp1,4 miliar untuk operasional, termasuk gaji karyawan dan manajer koperasi.

Dalih pemerintah melakukan hal ini untuk percepatan KDMP beroperasi. Akan tetapi, kekacauan terjadi di lapangan.

Salah satu yang mencolok adalah lokasi KDMP yang tidak lazim. Di media sosial, lokasi KDMP berada di tengah hutan, di pegunungan, di ngarai, di tengah tambak, di tengah jalan, bahkan di dalam areal kuburan.

Seperti yang ditemukan BBC News Indonesia di Desa Pululera, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), bangunan KDMP berada persis pada radius tujuh kilometer dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang masih berstatus level III.

Permukiman warga setempat pun jauh dari lokasi tersebut. Hingga saat ini, koperasi ini belum beroperasi.

Pemerintah pusat kini juga masih menuntaskan akses jalan untuk masyarakat ke lokasi hunian tetap penyintas Gunung Lewotobi Laki-laki. Akses tersebut nantinya akan melewati koperasi yang dikerjakan pada 3 Januari hingga pertengahan Mei lalu.

Kepala Desa Pululera, Paulus Sony Sang Tukan, berkata, lokasi di bawah kaki gunung ini ditentukan oleh pemerintah desa setempat dan merupakan lahan milik desa yang sudah bersertifikat.

Sementara itu, pembangunan KDMP di Desa Watubaing, Sikka, NTT, tidak dilanjutkan karena lahan tidak sesuai rancangan galian. Padahal, pembersihan lokasi sudah dilakukan dan diawasi anggota TNI.

Di Jawa Tengah, bangunan baru bertuliskan 'Koperasi Merah Putih Desa Kediten" terletak tepat di bawah Gunung Prau bagian Utara dan bersebelahan jurang. Bangunan yang belum beroperasi ini terdiri dari ruko pada bagian depan dan area gudang pada bagian belakang.

Koperasi yang terlihat megah di ketinggian sekitar 1.385 mdpl pada jalur Tol Langit Desa Kediten, Kendal ini sempat viral di media sosial karena disebut sebagai KDMP dengan lokasi tertinggi. Adapun jarak bangunan itu sekitar 500 meter dari kampung terakhir.

Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Desi Arijani berkata sebanyak 8.523 KDMP telah resmi berbadan hukum setelah melalui proses musyawarah desa dan kelurahan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 73% sudah mulai beroperasi meski belum lengkap layanannya.

Sesuai Instruksi Presiden, tiap KDMP diarahkan memiliki tujuh gerai layanan yang meliputi kantor koperasi, sembako, apotek desa, klinik desa, layanan logistik, cold storage, serta usaha lain yang disesuaikan dengan potensi lokal.

"Dari jumlah yang mulai beroperasi, belum semuanya menjalankan tujuh gerai usaha secara lengkap. Ada yang baru membuka satu gerai, dua gerai, hingga empat gerai," kata Desi.

"Terkait lokasi yang dianggap tidak strategis, kami lebih memberikan motivasi pada pengurus agar melihat potensi di sekitar wilayah yang dapat menarik masyarakat berbelanja di KDMP. Peran pemerintah desa penting untuk gerakkan partisipasi warga," ujar Desi.

KDMP Sampangan, Semarang justru memiliki pengalaman berbeda karena lokasinya di tengah kampung dan tidak jauh dari jalan raya. KDMP yang pertama berdiri di Kota Semarang ini mulai dengan modal awal hanya Rp540.000 yang dikumpulkan dari sembilan anggota.

"Dari modal Rp540.000 itu sekarang penjualan kami sudah mencapai sekitar Rp60 juta," tutur Ketua KDMP Sampangan, Kuncar Asriyanto.

Di Batam, beberapa gerai koperasi merah putih di Kota Batam telah selesai dibangun. Namun, sebagian belum beroperasi. Salah satunya berada di kawasan Tiban, Kota Batam.

Logo Koperasi Merah Putih terpasang di bagian depan bangunan. Bangunan itu dibagi menjadi tujuh ruangan yang masing-masing dilengkapi pintu tarik.

Dari kesaksian warga, pembangunan gerai tersebut menggusur empat rumah warga yang disebut bangunan liar. Salah satu ruangan di dalam gerai bahkan sempat digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Sementara itu, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Pulau Buluh, Batam hanya tinggal kenangan.

Tidak ada barang sembako yang dipajang rapi di dalam gerai seperti awal pembukaan yang dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad hingga Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), September 2025.

Hanya ada etalase bekas di depan gerai. Pintu koperasi terbuka sebagian. Rak-rak dengan corak merah putih itu sudah kosong. Namun, cat merah putih masih jelas terlihat di dinding koperasi yang sebagian bangunannya berbahan kayu.

Koperasi di Pulau Buluh ini menempati ruko milik warga setempat yang berjarak sekitar 15 menit dari pelabuhan. Koperasi ini tutup karena menggunakan rumah orang, bukan lahan pemerintah.

Pemilik ruko, Winarni, berkata pihaknya menyewakan lokasi Rp700.000 per bulan. Saat itu, pengurus koperasi menyewa selama enam bulan, tapi hanya dipakai sekitar lima bulan. Setelah itu, koperasi tutup total.

Sekretaris koperasi merah putih Pulau Buluh, Firman Handi Kesuma, bercerita, terbentuknya koperasi karena informasi Dinas Koperasi Kota Batam yang menyebutkan dana koperasi dari Himbara akan turun apabila koperasi sudah diresmikan.

Sampai koperasi berjalan, dana Himbara itu tidak ada kejelasan.

"Makanya kami bentuk dengan rencana Pulau Buluh sebagai pulau pertama yang launching, itu belum ada modal sama sekali, pakai uang pribadi saya, yang sampai sekarang belum kembali, ya saya ikhlaskan saja," katanya.

Lurah Pulau Buluh sekaligus Ketua Pengawas koperasi merah putih di Pulau Buluh, Arpin, membeberkan koperasi tersebut sudah beranggotakan 87 orang selama beberapa bulan beroperasi.

Jumlah anggota itu hanya 10% dari total kepala keluarga di Pulau Buluh yang mencapai 942 kepala keluarga.

Barang yang dijual masih fokus pada bahan pokok, belum menawarkan produk kreatif masyarakat. Arpin menjelaskan, koperasi akan dibuka kembali dengan lahan baru milik pemerintah yang tidak jauh dari koperasi sebelumnya.

Saat ini, status lahan menunggu pelepasan dari Kementerian Kehutanan dan menunggu pihak Kodim membangun.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Padlinsono, berkata terdapat enam koperasi yang beroperasi dari hasi pendampingan. Namun, koperasi di Pulau Buluh hanya mampu bertahan sekitar tiga bulan.

Selain Pulau Buluh, koperasi di Patam Lestari juga berhenti sementara karena lokasi yang digunakan akan dibangun koperasi di bawah Kodim.

Hingga saat ini, sebanyak 42 gerai telah dibangun dan 22 lokasi lainnya masih menunggu ketersediaan lahan. Total ada 64 gerai yang direncanakan di Kota Batam.

Situasi ini diduga berkaitan dengan tidak transparannya proses pendirian dan alokasi anggaran infrastruktur. Hal ini muncul dalam laporan Celios yang menelaah risiko praktik korupsi dan kepentingan politik.

Dijelaskan juga, penentuan lokasi yang tidak rasional disinyalir berhubungan dengan minimnya pelibatan masyarakat dan dana yang tidak sesuai peruntukan pendirian sehingga rentan menjadi celah praktik rente hingga alat mobilisasi politik elit.

Seperti berbagai program prioritas pemerintah lainnya, keberlangsungan koperasi desa ini juga penuh keterlibatan militer.

"Kementerian Koperasi memiliki keterbatasan dan tidak punya kapasitas untuk membangun. Karena itu, Agrinas yang terlibat pembangunan fisik ini bekerjasama dengan TNI supaya biayanya efisien dan tepat waktu," ujar Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.

Hal ini juga tercantum dalam skema perjanjian kerja sama Agrinas dan TNI dalam rangka percepatan pembangunan KDMP. Dalam skema itu, kerja sama ini dilakukan karena luas daerah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan besarnya volume pekerjaan.

Dengan skema itu, total kebutuhan personel TNI mencapai 241.114 personel dengan rincian, 80.562 personel TNI sebagai karyawan sementara Agrinas dan 160.552 personel dalam Satgas TNI.

Mereka akan disebar dari pusat hingga tiap titik proyek yang kelak berjumlah 80.000 KDMP.

Di pusat, ada 16 personel TNI yang diperbantukan di Agrinas untuk mendukung pusat komando. Di provinsi, diturunkan 76 personel untuk koordinasi lokal. Di kabupaten/kota, ada 1.028 personel untuk pengawasan lokal. Di titik proyek, ada 240.000 personel untuk pendampingan lapangan.

Di titik proyek ini, diturunkan masing-masing 1 orang TNI yang merupakan karyawan sementara Agrinas dan 2 orang dari Satgas TNI setingkat Babinsa. Mereka harus mewujudkan berdirinya fisik bangunan koperasi seluas 20x30 meter dalam periode sekitar 12 minggu.

Pembiayaannya berasal dari anggaran penugasan pemerintah pada Agrinas sebagai pelaksana program. Dengan kata lain, biayanya termasuk dalam alokasi pinjaman Himbara sebanyak Rp1,6 miliar yang ditujukan untuk pembangunan fisik koperasi.

Ketua KDMP Sampangan di Semarang, Kuncar Asriyanto, berkata koperasinya berjalan melayani anggota pada 3 Juni 2025 sebelum punya gedung permanen.

"Kami memulai usaha di rumah saya dulu. Setelah itu pindah ke kantor kelurahan karena anggotanya terus bertambah," kata Kuncar saat ditemui.

Beberapa bulan kemudian, proses pencarian lokasi untuk bangunan koperasi dilakukan pemerintah kelurahan dengan melibatkan Babinsa.

"Awalnya kami survei bersama Babinsa untuk mencari lahan yang memenuhi syarat, minimal luasnya seribu meter persegi," ujarnya.

Setelah lokasi dinilai layak, usulan diteruskan secara berjenjang melalui Danramil hingga Komandan Kodim (Dandim). Setelah itu, diajukan untuk memperoleh persetujuan Pemerintah Kota Semarang agar pembangunan bisa dimulai.

"Setahu saya, alurnya dari Agrinas ke TNI, lalu diteruskan ke struktur di bawahnya untuk pelaksanaan pembangunan," ujarnya.

Hal serupa juga diceritakan Kepala Desa Kediten, Rudi Alfaruq. Ia menjelaskan keterlibatan TNI hanya sebatas melaksanakan pembangunan fisik yang ditugaskan pemerintah.

Penentuan lokasi bangunan, lanjut dia, tetap diputuskan melalui musyawarah desa.

Terkait pembangunan fisik, Rudi mengaku tidak ikut mengelola anggaran karena posisinya hanya sebagai pengawas. Namun, ia memastikan satu hal yang menjadi syarat sejak awal, yakni seluruh tenaga kerja harus berasal dari warga Desa Kediten.

"Soal anggaran itu bukan ranah saya. Tetapi kalau kualitas fisik bangunan, saya berani mempertanggungjawabkan pengawasannya," ujarnya.

Para warga sekitar mengaku ada sekitar 60 orang tentara tiap hari bekerja di lokasi pembangunan yang sudah berjalan enam bulan ini.

Di Batam, warga mengaku beberapa kali melihat adanya pihak yang datang memantau progres pekerjaan selama pembangunan. Meski begitu, para pekerja sempat mengeluhkan persoalan anggaran. Akibatnya, terjadi keterlambatan pasokan material dan pembayaran upah pekerja.

"Ini dilaksanakan karena sesuai perintah saja. Kalau bukan tentara, sudah pergi ini," kata seorang tukang.

Selain itu, sejumlah proyek terkendala karena perubahan mekanisme pelaksanaan pekerjaan. Pada awalnya, pengerjaan diserahkan sepenuhnya kepada pemborong.

Namun dalam pelaksanaannya, penyediaan material dialihkan kepada Kodim 0316/Batam. Kontraktor hanya bertugas mengerjakan pemasangan.

Perubahan ini menyebabkan pekerjaan tidak lancar karena pasokan material kerap terlambat dan pencairan anggaran juga tidak sesuai jadwal.

Ini diduga tidak hanya terjadi di satu lokasi pembangunan. Di beberapa tempat lain, ada kontraktor yang meninggalkan pekerjaan sehingga bangunan terbengkalai.

Komandan Kodim (Dandim) 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra membantah adanya persoalan dalam pembangunan koperasi merah putih di Kota Batam.

Usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan tugu di Bundaran Hang Nadim, Kota Batam, Jumat (10/07), ia menegaskan seluruh pekerjaan masih berjalan sesuai rencana dengan target sebanyak 42 bangunan rampung pada akhir Juli 2026.

Ketika ditanya mengenai persoalan anggaran pembangunan, Eka menyebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam yang mengetahui hal itu.

Sebelumnya, beredar kabar anggaran pembangunan yang dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar tidak sampai utuh di titik proyek. Akan tetapi, para Babinsa tetap diperintahkan mendirikan bangunan koperasi bernilai Rp1,6 miliar dan melaporkannya dalam laporan pertanggungjawaban dengan nilai yang utuh.

Kepala Desa Pululera, Paulus Sony Sang Tukan, menyebut pembangunan koperasi desa ini memangkas dana desa. Sebab, pembayaran pinjamannya memakai dana desa.

Menurut Paulus, desa pun tidak ada pilihan sehingga harus mendirikannya, karena dana desa sudah dipangkas hampir 60% untuk pembangunan koperasi desa itu.

Dalam pelaksanaan pembangunannya, Paulus berkata langsung diawasi oleh Babinsa dan ada pihak dari Kodim.

Di luar pembangunan fisik koperasi, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin pernah menyatakan obat hasil produksi pabrik milik TNI akan disalurkan ke Koperasi Merah Putih dengan kerja sama bersama Kementerian Kesehatan. Produksi obat ini berasal dari laboratorium farmasi militer yang telah ada.

Adapun harga obat dari TNI ini nantinya 10% lebih mahal dibanding distributor swasta, berdasarkan laporan Celios.

Namun pada Juli 2025, Sjafrie menyatakan harga obat dari TNI akan lebih murah 50%. Hal ini disampaikan usai menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar.

Dari pinjaman Himbara sebesar Rp3 miliar per KDMP, sebesar Rp1,4 miliar dialokasikan untuk operasional. Antara lain, untuk pengadaan kendaraan, mebel, genser, internet, hingga gaji karyawan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat menyampaikan mengenai gaji karyawan KDMP, termasuk sebanyak 30.000 manajer koperasi yang tengah menjalani pendidikan bela negara. Menurut dia, gaji tersebut berasal dari sisa anggaran pembangunan KDMP yang belum terpakai penuh dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, tidak ada tambahan anggaran baru. Skema ini akan berlaku selama dua tahun.

Jika mengikuti skema PMK 49/2025, ada alokasi yang juga untuk gaji yakni maksimal pagu pinjaman sebesar Rp500 juta. Belakangan pada PMK 15/2026, hal itu tidak lagi tercantum.

Dari dokumen Direktorat Pengadaan Agrinas yang beredar, rencana anggaran operasional untuk pengadaan barang dialokasikan Rp1,39 miliar atau hampir mencapai Rp1,4 miliar. Namun mengacu pada harga vendor terpilih, anggaran yang digunakan Rp1,07 miliar.

Ada selisih hampir Rp400 juta yang mungkin digunakan untuk menambal gaji satu manajer dan 17 karyawan yang merupakan pekerja lokal. Apabila dihitung secara kasar untuk membayar gaji selama dua tahun, maka asumsinya tiap pekerja memperoleh sekitar Rp690.000 per bulan.

Persoalannya, skema mengandalkan sisa anggaran yang disampaikan Purbaya ini tanpa penjelasan detil sehingga penuh ketidakpastian terhadap para pekerjanya.

Belum lama ini, 54 KDMP di Bojonegoro, Jawa Timur, tutup sebagai bentuk protes para pekerja atas ketidak jelasan upah, kontrak, dan sistem pengelolaan koperasi.

Di Bojonegoro, rata-rata ada enam orang pekerja, yakni dua asisten manajer, dua kasir, dan dua pramuniaga. Upah mereka selama masa pelatihan sebesar Rp1,9 juta setiap bulan.

Penyesuaian dengan upah minimum masing-masing daerah baru akan dilakukan saat koperasi sudah beroperasi normal. Sayangnya, hal ini juga urung bisa dipastikan karena tak ada juga kontrak kerja.

Sekretaris koperasi merah putih Pulau Buluh, Firman Handi Kesuma, berkata gaji bagi karyawan di tempatnya diambil dari keuntungan penjualan. Ketika barang diambil dari penyuplai, maka ada keuntungan yang harus dibagi.

"Jual sembako eceran itu untungnya sedikit. Sedangkan kita harus bayar gaji penjaga. Setelah kami kalkulasi ini pas-pas saja. Gaji karyawan kadang bisa dari keuntungan. Kalau kurang pakai uang pribadi saya," kata Firman yang juga menyampaikan gaji karyawan dibayar Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Sebelumnya, ramai juga calon manajer KDMP mundur karena penempatan kerja secara acak di seluruh Indonesia dengan besaran gaji yang tidak diketahui. Belakangan, pemerintah hanya menyatakan akan mengevaluasi.

Di tengah persoalan gaji tersebut, operasional lainnya melenggang mulus. Salah satunya, impor 35.000 unit mobil pick-up 4x4 dari India yang sempat viral. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan tidak dilakukan secara langsung kepada produsen Mahindra & Mahindra, melainkan melalui PT Bumi Indo Gemilang (PT BIG).

Dari penelusuran ICW, rekam jejak PT BIG diduga belum pernah memiliki pengalaman dalam membeli mobil impor, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan analisis data ekspor-impor, ICW memperkirakan harga pembelian mobil oleh PT BIG dari produsen berada pada kisaran Rp14,85–Rp15,53 triliun. Sedangkan, nilai transaksi yang disampaikan Agrinas mencapai sekitar Rp20,4 triliun. Selisihnya mengindikasikan adanya potensi perburuan rente dan korupsi sebesar Rp4,86–Rp5,54 triliun.

Agrinas juga diduga belum memiliki pedoman pengadaan barang/jasa dan SOP yang diwajibkan bagi BUMN, sehingga membuka ruang penggunaan diskresi tanpa mekanisme pengendalian yang memadai. Proses perencanaan pengadaan juga dinilai tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang komprehensif. Pemilihan kendaraan pikap 4x4 berpotensi mengalami over-specification dan pemborosan.

Selain itu, ada juga pengadaan 35.000 unit pick-up 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, berkata telah membayarkan uang muka sekitar 30 persen dari nilai kontrak, yakni sebesar Rp7,39 triliun. Semua ini tertutup prosesnya.

Menanggapi temuan ICW, Joao mempersilakan lapor ke penegak hukum. Ia juga menyatakan barang yang dibelinya ini murah.

"Kalau bisa jual lebih murah dari yang saya beli, harus dikembalikan. Ada dalam dokumen kontrak kami. Jika terdapat harga pasar lebih murah dari harga dalam kontrak ini, wajib mengembalikan pada PT APN sesuai selisih harga," kata Joao.

"Kami ada peraturan direksi yang mengatur bagaimana proses pengadaan. Yang penting pengadaan efisien, efektif, dan transparan. Aturan itu (BUMN/LKPP) hanya membuat kami agar tidak korupsi. Kalau kami tidak korupsi, aturan itu tidak berlaku lagi," imbuh Joao ketika dikonfirmasi mengenai SOP pengadaan.

'Ini komando operasi, bukan koperasi'

Menanggapi berbagai masalah yang mengarah pada celah tata kelola anggaran ini, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, berkata persoalan yang dihadapi sebenarnya sedikit. Namun, ia tetap menerima masukan karena ini merupakan program baru.

"Sedikit tapi dibanyak-banyakkan. Tak apa-apa, kekhawatiran atau pesimisme di masyarakat itu nanti akan kita jawab dengan bagaimana itu bisa operasional. Karena kan memang KPI-nya itu harus untung," ujar Ferry.

"Harapannya nanti akan ada perputaran uang, ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan harapannya itu bisa menjadi vehicle baru bagi pemerintah untuk memicu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi skala nasional," imbuh Ferry.

Setidaknya, ada tiga fungsi dari KDMP ini. Pertama, koperasi sebagai penyalur barang subsidi berupa gas elpiji dan sembako.

Kedua, koperasi untuk menampung hasil produk masyarakat dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ketiga, koperasi sebagai instrumen untuk menyalurkan program pemerintah pusat, seperti bantuan sosial atau bantuan langsung tunai (BLT).

Fungsi ini sebagian dijalankan dengan koperasi yang model bisnisnya mirip ritel yang menjual produk sehari-hari, sembako, hasil UMKM, dan obat-obatan. Lalu, ada simpan pinjam dan pergudangan.

Kepala Desa Kediten, Rudi Alfaruq, mempertanyakan efektivitas model usaha koperasi ini apabila seluruh desa diwajibkan menjalankan jenis usaha yang sama.

Menurut dia, koperasi di desa pegunungan akan sulit berkembang jika hanya berfokus pada penjualan LPG, sembako, atau gerai kebutuhan harian.

"Kalau di kota mungkin cocok. Tapi kalau di desa seperti kami, terus terang kami pesimistis kalau hanya mengandalkan gerai LPG, sembako, atau jajanan," kata Rudi.

Bagi Rudi, hampir seluruh warganya bekerja sebagai petani dengan komoditas utama bawang merah, cabai, kentang, jagung, tembakau, hingga kopi.

Kondisi itu, lanjut dia, justru menjadi peluang bagi koperasi untuk mengambil peran yang lebih besar dibanding sekadar menjadi gerai penjualan kebutuhan pokok. Pendekatan yang seragam justru berisiko membuat koperasi desa di wilayah pegunungan sulit bersaing.

"Kalau potensi wilayah diperbolehkan menjadi dasar usaha koperasi, kami bisa fokus di pertanian. Di sini pasar kami sebenarnya," ujarnya.

Sementara itu, pemilik warung di jalan menuju KDMP di Desa Kediten, Jawa Tengah, Rukiyah, berkata rezeki ada yang mengatur kalau kemudian harga jual di koperasi lebih murah. Hal senada juga diungkap Udin, pemilik warung kelontong di Pulau Buluh, Batam.

Sehari-hari, mereka menjadi tempat warga membeli kebutuhan sehari-hari.

Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) memandang skema tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) saat ini menyimpan alarm merah risiko korupsi yang sangat masif.

"Anggaran program yang tersebar di berbagai lembaga dengan porsi terbesar dialirkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang proses pengadaannya tidak sesuai dengan regulasi pengadaan publik yang berlaku dan tidak transparan, TI Indonesia mengidentifikasi potensi korupsi sistemis," kata Agus.

Risiko mark-up dan pengadaan fiktif, lanjut dia, sangat mungkin terjadi akibat proses pengadaan yang tertutup. Pengadaan fisik seperti gedung koperasi, alat pertanian, kendaraan, hingga jasa pelatihan berpotensi besar mengalami penggelembungan harga atau penunjukan langsung yang sarat konflik kepentingan.

"Skema top-down ini membuka peluang terciptanya kesepakatan di bawah meja (kickback atau fee proyek) antara kontraktor eksklusif dan elit penentu kebijakan,” ujar Agus.

“Jika melihat proyek berskala besar ini, jelas bahwa program KDMP tidak memiliki perencanaan yang matang dan minim partisipasi publik dari aspek perencanaannya. Dipaksa untuk instan," kata Agus.

Peneliti dari Celios, Media Wahyudi Askar, berkata KDMP dinilai tidak selaras dengan semangat koperasi sejak awal. Koperasi dalam gagasan Mohammad Hatta semestinya tumbuh dari bawah dan bertumpu pada gerakan masyarakat. Pengembangannya dengan model kerja sama.

Skema yang merujuk pada tiga fungsi KDMP, lanjut dia, mirip dengan koperasi unit desa (KUD) pada era Orde Baru. Instruksinya berasal dari pusat untuk menunaikan program pemerintah sebagai distributor program pupuk bersubsidi, benih, dan hasil pertanian.

"Koperasi itu artinya kerja sama, kerja bersama-sama. Di KDMP, ini bukan koperasi tapi komando operasi. Ini bertolak belakang dengan gagasan Mohammad Hatta. KDMP ini dibentuk dengan pendekatan top-down," ujar Media.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan regulasi top-down dan intervensi politik kerap menghambat perkembangan koperasi karena hanya sebagai perpanjangan tangan untuk menjalankan program pemerintah.

Hingga saat ini, sebanyak 1.061 unit koperasi telah beroperasi. Pada Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 30.000 koperasi. Targetnya mencapai 80.000 koperasi.

Wartawan Yogi Eka Sahputra di Batam, Kepulauan Riau; Arnold Welianto di Sikka, Nusa Tenggara Timur; dan Kamal di Semarang, Jawa Tengah turut berkontribusi dalam artikel ini.