Prabowo copot Menkeu Purbaya, tunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya – Mengapa dihubungkan dengan kredibilitas APBN?

Suahasil Nazara

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Keterangan gambar, Suahasil Nazara (depan kiri) mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 8 menit

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI yang baru, Senin (14/09), menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI, mendampingi Purbaya.

Suahasil dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin sore. Pelantikan Suahasil sebagai Menkeu RI yang baru merupakan kocok ulang kabinet yang keenam kali sejak Prabowo menjadi presiden.

Suahasil menyebut bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan kredibel akan menjadi prioritasnya setelah dilantik oleh presiden.

Ia menyebut bahwa Prabowo memintanya untuk terus menjaga pengelolaan dan kredibilitas APBN, mengingat keuangan negara adalah instrumen penting dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya, menjaga kesehatan menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil usai Pelantikan di Istana Negara, Senin.

Bagi peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, pergantian menteri keuangan mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap meningkatnya kerentanan ekonomi nasional.

Namun, ia menilai tantangan bagi Suahasil tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong kembali pertumbuhan di daerah serta melakukan konsolidasi fiskal melalui penataan APBN.

Sebelum Suahasil dilantik, isu reshuffle kabinet sudah beredar di media sejak Senin siang.

Indikasi itu makin menguat setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.

Kepada wartawan, Pratikno membenarkan ada agenda "undangan terkait pelantikan."

Pratikno tidak memberikan penjelasan detail tentang isi acara itu, tetapi arahnya semakin jelas setelah para jurnalis di kompleks Istana Negara melihat kehadiran Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Dia hadir di kompleks Istana Negara sekitar pukul 14.45 WIB.

Suahasil hanya memberikan tanggapan singkat.

"Saya memang ditelepon, diminta ke Istana," kata Suahasil.

Informasi yang beredar saat itu menyebut posisi menkeu yang saat itu dijabat oleh Purbaya Yudi bakal digantikan Wamenkeu Suahasil Nazara.

Bagaimana perjalanan karier Suahasil Nazara?

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Suahasil lahir di Jakarta pada 23 November 1970.

Dia meraih gelar sarjana ekonomi (SE) dari Universitas Indonesia (UI) pada 1994.

Setelah itu, Suahasil melanjutkan studi hingga mendapat gelar keduanya pada 1997 yaitu Master of Science (MSc) dari Cornell University USA.

Dia juga berhasil meraih gelar ketiganya pada 2003 yakni Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Suahasil Nazara

Sumber gambar, YASUYOSHI CHIBA / AFP via Getty Images

Keterangan gambar, Suahasil Nazara, saat menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, menghadiri konferensi pers bulanan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 5 Juni 2026.

Seperti dilaporkan Antara, Suahasil mengawali karir dari pegawai negeri sipil (PNS) dibidang pendidikan sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999 dan pada 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi.

Di lingkungan FEB-UI, Suahasil juga pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Ia juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus dan pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015.

Suahasil Nazara

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan

Keterangan gambar, Sebelum dilantik sebagai menkeu yang baru, Suahasil Nazara (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (07/09), mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah)

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah sebagai Koordinator Pokja Kebijakan pada Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Ia juga menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011).

Sementara itu, Suahasil menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sejak 6 Februari 2015 dan pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala BKF.

Dalam perjalanannya, Joko Widodo saat menjadi presiden, melantik Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri (Wamen) pada hari ini, Jumat 25 Oktober 2019.

Posisi itu diembannya kembali saat PurbayaYudhi Sadewa ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025 lalu.

Apa kata Suahasil?

Lewati Whatsapp dan lanjutkan membaca
Akun resmi kami di WhatsApp

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Selepas pelantikan, Suahasil mengatakan akan melanjutkan pengelolaan keuangan negara yang selama ini dijalankan Kementerian Keuangan, dengan menjadikan APBN sebagai motor pertumbuhan sekaligus stabilisator ekonomi domestik.

Selain itu, ia berkomitmen untuk mengomunikasikan APBN kepada masyarakat secara transparan guna meningkatkan kepercayaan publik.

Suahasil juga menyebut akan menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Juni 2026, realisasi defisit APBN mencapai Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.

"Saya juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan melalui APBN mendukung program prioritas pemerintah," tutur dia.

Lebih lanjut, Suahasil menambahkan bahwa efisiensi belanja juga menjadi salah satu aspek yang terus diperhatikan pemerintah.

Menurutnya, efisiensi bukan semata-mata berarti mengurangi belanja negara, tapi memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan keluaran yang optimal dan sesuai dengan perencanaan.

Apa kata Purbaya sebelum pelantikan?

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dilaporkan sempat mengikuti rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Senin (14/09) pagi.

Dalam rapat tersebut, Purbaya masih menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia masih baik-baik saja.

Purbaya.

Sumber gambar, KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY

Keterangan gambar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima telepon di DPR RI pada Senin (14/9/2026).

"Di tengah ketidakpastian global saat ini, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga," ucapnya dalam rapat yang digelar di DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, seperti dilansir dari Kompas.com.

Ia mengatakan, perekonomian Indonesia masih tumbuh dan inflasi masih terkendali dan neraca perdagangan yang baik.

Di DPD RI, Purbaya terlihat menerima telepon dari seseorang yang disebutnya sebagai "Bapak".

"Halo Pak. Iya, siap-siap. Saya masih di DPD, Pak," kata Purbaya saat menerima telepon tersebut.

Usai menerima telepon, Purbaya meninggalkan Gedung DPD. Tak lama kemudian, pemerintah mengumumkan pencopotan Purbaya dari posisi Menteri Keuangan di Istana Negara.

Bagaimana respons pengamat terhadap pencopotan Purbaya?

Ekonom dari CELIOS, Nailul Huda, menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa tidak terlepas dari buruknya pengelolaan keuangan negara.

Menurut dia, publik menilai kinerja ekonomi secara nasional memburuk, dan tidak merasakan dampak kebijakan fiskal pemerintah meskipun belanja negara meningkat tajam.

Ia juga menyoroti masih negatifnya outlook surat utang Indonesia dari sejumlah lembaga pemeringkat, yang menurutnya membuat banyak investor keluar dari portofolio surat utang negara. Pada bulan Maret lalu, Fitch Ratings merevisioutlook peringkat utang Indonesia dari sebelumnya stabil menjadi negatif.

"Selain itu, Purbaya sering melanggar batas antara kebijakan fiskal dan moneter dengan ikut berkomentar miring terhadap kinerja bank sentral," katanya.

Mantan Menkeu Purbaya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan

Keterangan gambar, Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) tiba untuk mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (07/09).

Meski demikian, Huda menilai penunjukan Suahasil Nazara tidak serta-merta menandai perubahan kebijakan.

"Penunjukkan Suahasil sebagai Menkeu sebenarnya bukan sebuah perubahan karena Suahasil sendiri selama ini menjadi Wakil Menkeu dari zaman Sri Mulyani," ujarnya.

Huda berpendapat kendali utama tetap berada di tangan presiden. Ia mengatakan Suahasil, baik sebagai wakil maupun menteri keuangan, harus menerima konsekuensi menjalankan program-program prioritas yang memerlukan anggaran besar.

"Siapapun Menkeu-nya, saya rasa tetap tidak bisa melawan ego dari Presiden untuk program-program prioritas Presiden," kata Huda.

Menurutnya, kemampuan menjaga defisit fiskal di bawah 3% bukan bergantung pada siapa menteri keuangannya, melainkan pada kesediaan pemerintah menghentikan program prioritas yang dianggap tidak berguna, seperti MBG.

Ke depan, ia menilai tantangan utama Suahasil adalah mengembalikan APBN ke jalur yang lebih rasional.

"Publik tentu menaruh harapan kepada Suahasil untuk memberikan satu pembeda dibandingkan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Purbaya. Berani untuk berkata tidak kepada Kementerian/Lembaga yang minta anggaran lebih tanpa rasionalitas menjadi tanggung jawab di awal karena bersamaan dengan pembahasan APBN 2027," katanya.

Selain itu, Huda menilai Suahasil harus memulihkan kepercayaan investor dengan menjaga defisit tetap terkendali dan segera mengisi sejumlah posisi strategis yang masih kosong di Kementerian Keuangan, termasuk jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang hingga kini belum memiliki pimpinan definitif.

Sementara itu, peneliti CSIS Nicky Fahrizal menilai pergantian menteri keuangan menunjukkan kesadaran Presiden terhadap kerentanan perekonomian nasional saat ini.

"Momentum ini menumbuhkan ekspektasi akan hadirnya terobosan kebijakan makroekonomi yang komprehensif guna memulihkan stabilitas," kata Nicky.

Nicky menilai tantangan mendesak bagi menteri keuangan yang baru setidaknya ada dua. Pertama, merevitalisasi pertumbuhan ekonomi di daerah agar kembali berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Kedua, menurutnya, menteri keuangan yang baru menghadapi tugas berat untuk melakukan konsolidasi fiskal melalui restrukturisasi postur APBN.

"Anggaran negara harus didisiplinkan agar kembali presisi, efisien, dan berdampak nyata," ujarnya.

Ia mengatakan langkah tersebut penting, terutama untuk merespons apa yang disebutnya sebagai anomali pembengkakan anggaran di sejumlah sektor di tengah tren perlambatan ekonomi.

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai pergantian antara Purbaya dengan Suahasil sebagai Menkeu hanya persoalan dinamika bernegara saja.

Ia menilai pergantian Menkeu ini hanya dilakukan untuk penyegaran sekaligus memberi pandangan baru terkait langkah pemerintah ke depan dalam mengatasi masalah fiskal saat ini.

"Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini gitu ya. Pertama, dari sisi pendapatan negara, di mana memang pendapatan negara ini bisa lebih cepat, lebih besar. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan kualitas belanja negara kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Termasuk juga mengontrol defisit," ujar Tauhid, dilansir dari Detik.

Tauhid juga menyoroti keunggulan rekam jejak Suahasil yang sudah lama menjadi orang dalam Kemenkeu dan memiliki pengalaman panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Sri Mulyani.

Sehingga pergantian ini dinilai lebih kepada upaya penyegaran pemerintah untuk menghadapi tantangan fiskal ke depan dengan kepemimpinan yang lebih mantap.

"Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti kan gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu gitu ya. Mungkin gitu. Kalau lain-lain nggak," tuturnya.

"Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, nah itu jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan. Walaupun mungkin tidak bisa setahun, ya setahun ini lah begitu, dikasih waktu lah untuk bisa melakukan yang diminta oleh Presiden," sambung Tauhid.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.