BBM langka di Makassar, warga antre berjam-jam dan siswa belajar dari rumah – 'Mau ke kantor tidak bisa, mau ke pasar juga tidak bisa'

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan, selama seminggu terakhir.

Dosen dan praktisi infrastruktur dan transportasi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Lucky Caroles, menilai antrean BBM di Makassar mengindikasikan berkurangnya ketersediaan BBM di lapangan.

Menurutnya, kondisi itu terjadi di tengah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi akibat terbatasnya transportasi umum.

Sementara itu, Kementerian ESDM membantah antrean panjang BBM di Makassar disebabkan kelangkaan pasokan. Menurut juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, stok BBM di terminal penyimpanan Makassar masih cukup dan distribusi berjalan normal.

Namun, menurutnya lonjakan konsumsi Pertalite akibat peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, ditambah dugaan penimbunan dan aksi panic buying, memberikan tekanan pada distribusi di SPBU sehingga memicu antrean.

"Kondisinya juga bikin masyarakat panik, panic buying, takut nggak kebagian, jadi antre ke mana-mana," ujarnya.

Di Makassar, kelangkaan ini tak hanya menimbulkan antrean panjang kendaraan yang mengular, tetapi juga telah berdampak pada para siswa yang kini harus melakukan pembelajaran secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Endang, salah satu warga di Makassar, mengatakan bahwa kelangkaan BBM itu telah berdampak pada aktivitas pekerjaannya sebagai pegawai kantoran di Makassar.

"Aktivitas terhambat karena tidak ada bensin. Mau ke kantor tidak bisa, mau jalan-jalan ke pasar juga tidak bisa," keluhnya pada jurnalis Muhammad Aidil yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Sabtu (12/09).

Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto menyebut ada peningkatan kebutuhan BBM sekitar 10 sampai 15% pada periode Juni hingga Agustus 2026.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menjawab permintaan wawancara dari BBC News Indonesia hingga artikel ini diturunkan.

Warga keluhkan langkanya berbagai jenis BBM

Endang, 38 tahun, salah seorang warga Makassar, pada Sabtu (12/09) siang, mengantre di bawah teriknya matahari bersama pengendara lain di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.

"Saya antre sudah 1 jam 30 menit," kata Endang.

Antrean kendaraan yang hendak membeli Pertalite mengular hingga ke bahu jalan. Sementara itu, pengemudi truk, bus, dan mobil lainnya juga harus menghabiskan waktu berjam-jam menunggu giliran untuk mendapatkan solar.

Menurut Endang, kelangkaan BBM di Makassar sudah sangat terasa dalam empat hari terakhir. Kondisi tersebut membuatnya tidak lagi leluasa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

Endang mengaku tidak bisa mengantre pada pagi hari karena harus sudah berada di kantor pada 07.30 WITA untuk bekerja.

Untuk menghindari antrean panjang, ia beberapa kali membeli bahan bakar eceran di Pertamini. Namun, menurutnya harga yang dipatok pedagang sangat mahal. Satu botol berisi sekitar 1,5 liter BBM dijual seharga Rp35.000.

"Dikasih naik [harganya], satu botol Aqua besar harganya Rp35.000, yang paling murah Rp30.000. Kami pegawai kan uang makannya cuma Rp15.000," ujarnya.

Meski merasakan dampaknya secara langsung, Endang mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kelangkaan BBM tersebut.

"Saya tidak tahu juga kenapa langka, karena stoknya dari Pertamina kan ada terus. Kami tidak tahu apakah ada oknum yang mengambil untuk dijual kembali supaya langka," tuturnya.

Keluhan serupa disampaikan Amiruddin, 62 tahun, seorang pekerja serabutan di Makassar.

Menurutnya, kelangkaan BBM sudah berlangsung sekitar sepekan dan sangat memengaruhi pekerjaan serta kebutuhan keluarganya sehari-hari.

"Serba sulit. Bagaimana kita mau mencari nafkah kalau BBM ini [langka], sedangkan yang mau kita pakai kendaraan, butuh bensin," kata Amiruddin.

"Kita kan juga mengantar anak sekolah, mengantar orang rumah ke pasar juga. Dampaknya itu karena tidak ada bensin, bagaimana lagi?"

Amiruddin mengaku sempat mengantre sekitar satu jam di SPBU Daya, Makassar. Namun, ia terpaksa mencari SPBU lain karena stok BBM di lokasi tersebut habis sebelum gilirannya tiba.

"Habis [BBM], jadi pindah ke sini. Di sini ada 1 jam lagi saya antre," tuturnya.

Ia juga mengatakan kelangkaan terjadi di sejumlah Pertamini yang menjual BBM eceran.

"Kalau di Pertamini ada, tapi begitu kita antre langsung habis. Padahal, harganya Rp15.000 sampai Rp20.000 per liter."

Pantauan di SPBU yang berada di depan Kampus Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu (12/9), antrean kendaraan roda dua maupun roda empat juga terlihat mengular hingga ke bahu jalan.

Kelangkaan BBM ini telah memantik protes dari banyak pihak.

Sehari sebelumnya, Jumat (11/9), massa dari Forum Mahasiswa Pinggiran menggelar demonstrasi di depan Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar.

Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kilogram.

Berimbas pada siswa belajar daring

Di tengah kondisi kelangkaan BBM tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan sebuah kebijakan terkait pembelajaran daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD hingga SMP di Makassar.

Kebijakan pembelajaran daring itu berlaku sejak 12 hingga 19 September 2026 berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Makassar pada 11 September 2026.

Kebijakan ini juga diberlakukan untuk siswa SMA, SMK, SLB negeri dan swasta di Sulawesi Selatan mulai tanggal 14 September hingga 18 September.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengatakan kebijakan pembelajaran daring itu sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrean panjang BBM yang masih terjadi di sejumlah SPBU.

"Langkah ini bagian dari respon Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM," kata Appi, Jumat (11/09).

Menurut Appi, melalui kebijakan itu aktivitas belajar mengajar masih tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga kendaraan pada saat jam sekolah dapat ditekan.

Selain itu, kata dia, penyesuaian sementara tersebut juga dapat membantu mengurangi penggunaan BBM harian masyarakat dan mengurai kepadatan kendaraan yang menumpuk di sejumlah SPBU.

"Ini kita lakukan sebagai langkah taktis untuk merespon kondisi antrean BBM yang terjadi," kata dia.

"Kita ingin aktivitas masyarakat tetap jalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara," tambah Appi.

Kebijakan pembelajaran daring itu, katanya, hanya bersifat penyesuaian sementara, sembari menunggu kondisi distribusi dan ketersediaan BBM kembali normal.

"Ini upaya Pemkot Makassar untuk merespon langsung kondisi yang dirasakan masyarakat," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, mengatakan kebijakan ini disiapkan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, namun mobilitas pelajar dan orang tua murid menuju sekolah dapat dikurangi sementara waktu.

Teknis pelaksanaan pembelajaran daring, katanya, akan diatur dalam surat edaran yang akan dikeluarkan pihaknya.

"Yang terpenting proses pendidikan tetap berjalan. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespon kondisi yang sedang kita hadapi saat ini," kata Achi.

Perkara permintaan, stok, hingga pengelolaan

Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM sekitar 10 sampai 15% pada periode Juni hingga Agustus 2026.

Kenaikan tersebut, kata dia, dipengaruhi meningkatnya aktivitas logistik, semakin lebarnya disparitas harga, serta indikasi peningkatan aktivitas pelangsiran.

Kenaikan harga BBM pada 1 September 2026 juga turut memperlebar disparitas dan berdampak pada meningkatnya antrean solar di sejumlah SPBU.

Harga BBM Pertamina mengalami penyesuaian mulai 1 September 2026. Kenaikan harga berlaku untuk sejumlah BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter, Dexlite meningkat dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Namun, dengan kondisi antrean saat ini, Pertamina menyebut menambah alokasi BBM sekitar 10 sampai 15% dari rata-rata harian pada SPBU yang membutuhkan.

Perusahaan tersebut juga menyebut memperkuat penyaluran LPG 3 kg hingga 130 persen dari kondisi normal.

Selain itu, kata Lilik, Pertamina juga menerapkan marshalling di SPBU dengan antrean padat untuk mengarahkan kendaraan ke SPBU lain yang lebih landai.

Di samping itu, Pertamina menyiapkan 16 SPBU di Makassar untuk beroperasi 24 jam.

Penambahan waktu operasional ini bertujuan untuk memperluas akses bagi masyarakat untuk melakukan pengisian BBM.

"Penambahan jam operasional ini kami lakukan agar akses pelayanan semakin luas. Masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pengisian BBM sehingga kepadatan di jam-jam tertentu dapat ditekan," kata Lilik dalam keterangan tertulisnya.

Pada sisi pengawasan, kata Lilik, pihaknya juga telah memblokir 6.023 nomor polisi yang terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Lilik meminta masyarakat untuk dapat tetap tenang, membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak melakukan panic buying.

"Stok BBM dan LPG kami pastikan aman dan mencukupi," katanya.

Namun, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, alias Appi, menyebut persoalan bahan bakar minyak yang terjadi di Makassar belakangan ini, bukan hanya karena stok BBM yang tipis. Tetapi juga berkaitan dengan pola pengelolaan dan pelayanan di lapangan.

"Informasi dari pak GM [General Manager] bahwa BBM cukup, artinya manajemennya, manajerialnya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan," jelas Appi.

Untuk mengantisipasi terkait kelangkaan BBM, Appi meminta pihak Pertamina dan pengelola dapat mengoptimalkan semua nozzle SPBU.

Selain itu, kendaraan besar seperti truk dan bus diminta untuk tidak lagi leluasa mengantre sepanjang waktu. Antrean itu hanya dapat dilakukan pada malam pukul 21.00 WITA hingga pukul 05.00 WITA.

Hal itu karena menurutnya, antrean truk dan bus yang bercampur dengan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil dapat menimbulkan kemacetan, terutama pada SPBU yang akses jalannya terbatas.

"Tidak ada lagi antrean truk dan bus yang panjang, semau-maunya mau antre. Harus ditentukan jam antrenya," terang Appi.

Terbaru, surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan yang diterima oleh jurnalis Muhammad Aidil juga menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengisian BBM dengan sistem plat ganjil-genap untuk mengurai antrian, dan kendaraan pribadi baru bisa melakukan pengisian ketika status bahan bakarnya satu bar ke bawah.

Berdasarkan pantauan, kebijakan isi BBM dengan sistem plat ganjil-genap berlaku dari tanggal 13 September hingga 20 September.

Appi juga menyebut telah meminta pihak Pertamina untuk dapat segera melakukan pemetaan dan pengelompokkan SPBU, untuk menentukan lokasi mana saja yang dapat melayani kendaraan besar, dan lokasi mana yang memprioritaskan masyarakat umum.

"Kami minta, setelah satu minggu ini, menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, yang tidak boleh bercampur, dan mana khusus untuk bus dan sebagainya," terang Appi.

Tanggapan ESDM

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyatakan antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan BBM. Ia menegaskan stok di fasilitas penyimpanan BBM Makassar masih mencukupi dan pengiriman berjalan normal.

Namun, ESDM mencatat adanya lonjakan konsumsi Pertalite yang cukup signifikan akibat peralihan penggunaan BBM dari produk nonsubsidi ke BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar.

"Tapi memang terjadi ini peningkatan konsumsi Pertalite yang cukup signifikan di situ, ada shifting, terjadinya shifting di situ, yang tadinya sekitar 800-an kiloliter jadi 1.300-an lah per hari," kata Dwi.

Ia menjelaskan fenomena peralihan konsumsi tersebut memberikan tekanan terhadap distribusi dan pelayanan di SPBU, yang kemudian memicu antrean di sejumlah titik.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah dan Pertamina telah memperkuat distribusi serta meningkatkan kapasitas layanan SPBU.

Selain faktor peralihan konsumsi, ESDM menyebut menerima laporan mengenai dugaan praktik penimbunan melalui modifikasi tangki kendaraan yang memungkinkan pembelian BBM berulang di SPBU.

Menurutnya, praktik tersebut perlu diawasi lebih ketat agar tidak menyebabkan stok di SPBU cepat habis dan kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi di tingkat eceran.

"Nah, ini yang harus diawasi sebenarnya," katanya.

Terkait laporan adanya kondisi serupa di daerah lain, Dwi mengatakan sejauh ini ESDM baru menerima laporan resmi dari Makassar.

Meski demikian, ESDM telah mengingatkan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tren serupa di wilayah lain.

"Karena kalau kelihatan tren shifting ini, bisa kemungkinan terjadi juga di beberapa daerah lain," kata Dwi. "Kementerian ESDM selaku regulator mengingatkan untuk segera antisipasi dari regulator yang ada di lapangan, terutama Pertamina Patra Niaga."

Jangan berhenti di solusi jangka pendek

Dosen dan Praktisi Infrastruktur dan Transportasi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Lucky Caroles, mengatakan, akar persoalan kelangkaan BBM di Makassar ini lebih pada ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan transportasi umum yang memadai bagi masyarakat.

"Percepat proyek kereta api, percepat proses bus. Jangan terlalu mengandalkan pajak kendaraan menjadi pendapatan utama, PAD [Pendapatan Asli Daerah] karena merangsang orang untuk membeli kendaraan lebih," katanya.

"Harusnya kita bertransportasi aktif, kayak berjalan kaki, bersepeda," sambung Lucky.

Dalam persoalan ini, Lucky juga menanggapi langkah pihak Pertamina yang menambah 16 titik SPBU di Makassar untuk beroperasi selama 24 jam.

Langkah tersebut, kata dia, mengindikasikan bahwa stok BBM memang berkurang, sementara jumlah kendaraan di Makassar sudah terlalu banyak, yang menurut Lucky, jumlahnya sudah mencapai "2 juta lebih kendaraan."

"Jangan dibilang panic buying. Lihat coba di Pertamini, adakah stok di Pertamini?"

"Jadi masyarakat marah karena mereka sadar bahwa masalah ini tidak perlu seperti ini. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan dan kenyamanan. Kalau ada informasi seperti ini [kelangkaan] disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya," katanya.

Untuk mengantisipasi masalah kelangkaan BBM tersebut, semestinya pemerintah dapat segera membuat suatu kebijakan yang membuat masyarakat tidak lagi mengandalkan kendaraan pribadi dalam bermobilisasi dan bertransportasi.

"Segera membangun prasarana, membuat regulasi aturan-aturan di mana penggunaan kendaraan pribadi itu sudah mulai dibatasi. Tapi tetap, dibarengi dengan perbaikan infrastruktur untuk bertransportasi massal," katanya.

Sementara pembatasan waktu pengisian BBM bagi kendaraan besar seperti truk dan bus, serta pembelajaran daring, disebutnya hanya merupakan "solusi jangka pendek".

Bukan pertama kalinya

Kelangkaan BBM, terutama solar subsidi, sempat terjadi selama sekitar sebulan di sejumlah wilayah Sumatra pada Juli 2026, termasuk di Palembang, Sumatra Selatan, dan Medan, Sumatra Utara.

Antrean kendaraan mengular selama berjam-jam di banyak SPBU dan menyebabkan kemacetan, gangguan distribusi barang, serta kerugian bagi pengemudi dan pelaku usaha yang bergantung pada transportasi darat.

Situasi tersebut bahkan memakan korban jiwa, ketika seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi, saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi, Kabupaten Banyuasin.

Polisi menduga korban meninggal akibat kelelahan setelah harus menunggu dalam antrean panjang.

Sekretaris Jenderal Organda, Kurnia Lesani Adnan, kemudian menyebut kondisi itu sebagai "darurat BBM" bagi sektor transportasi.

Sejumlah pihak menilai penyebab utama antrean adalah kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi penyaluran solar subsidi.

Data yang dipaparkan BPH Migas dan Pemprov Sumsel menunjukkan usulan tambahan kuota solar mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter, sementara realisasi yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter.

Selain persoalan kuota, distribusi BBM juga menjadi sorotan.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menduga adanya penyalahgunaan barcode MyPertamina dan praktik sindikat yang memperburuk penyaluran solar subsidi.

Namun Pertamina menyatakan stok solar secara kuota sebenarnya mencukupi dan menilai persoalan lebih berkaitan dengan distribusi dan pengawasan di lapangan.

Faktor lain yang diduga ikut memperparah kondisi adalah meningkatnya permintaan BBM subsidi.

Seperti di Makassar, pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai kala itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi telah mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite dan solar subsidi karena selisih harga yang semakin lebar.

"Sebagai konsumen rasional, dia akan mencari yang lebih murah," ujarnya.

Fahmy menilai peningkatan permintaan yang tidak diimbangi penyesuaian kuota membuat kelangkaan dan antrean panjang semakin sulit dihindari.