20 tahun lumpur Lapindo, kisah penduduk yang pindah dan bertahan — 'Ingin rumah bagus, banyak bunga, tidak ada bau menyengat'

Dua dekade setelah semburan lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006, banyak warga terdampak masih hidup dalam kondisi serba terbatas, dengan masalah ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang belum sepenuhnya teratasi.

Para warga, baik yang telah pindah maupun yang tetap bertahan, masih berjuang membangun kehidupan yang layak, dengan rasa aman dan kesejahteraan yang belum benar-benar pulih hingga kini.

Suasana siang itu cukup sepi di Perumahan Renojoyo, kawasan permukiman baru yang dibangun oleh sebagian besar warga Desa Renokenongo, yang desanya telah tenggelam oleh lumpur Lapindo, 20 tahun silam.

Sebelum tinggal menetap di perumahan baru itu, warga Renokenongo, yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), sempat menempati pengungsian di Pasar Baru Porong, selama kurang lebih 4 tahun.

Sejak 2010, sekitar 600 keluarga menempati permukiman yang dibangun di lahan seluas kurang lebih 10 hektare, di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, sekitar 6 kilometer dari pusat semburan lumpur arah barat daya.

Sejak menempati lokasi perumahan mereka saat ini secara mandiri, warga korban lumpur yang berasal dari Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, memulai kehidupan baru dari awal.

Mereka membangun permukiman yang sebelumnya lahan sawah, menjadi perumahan yang lebih nyaman untuk ditinggali bersama keluarga.

'Airnya kurang jernih'

Salah satu warga korban lumpur yang menempati perumahan Renojoyo setelah mendapat ganti rugi dari Lapindo adalah Siti Mukaidah, 49 tahun.

"Sudah sejak 2010 saya tinggal di Kedungsolo, perumahan Renojoyo ini. Memulai hidup baru setelah desa kami tenggelam oleh lumpur Lapindo," kata Siti Mukaidah (17/5/2026).

Siti mengaku lebih tenang hidup di tempat yang baru, yang cukup jauh dari tanggul lumpur Lapindo.

Di sana, kondisi air bersih masih menjadi sesuatu yang harus diupayakan. Setiap hari, warga harus membeli air dari tanki air sumber pegunungan untuk kebutuhan minum. Untuk mandi, beberapa memakai air sumur yang cenderung kurang jernih.

"Di sini jauh lebih baik, meski airnya kurang jernih. Jadi, harus beli air dari mobil tanki," ujar Siti.

Meski mendapatkan ganti rugi dari Lapindo untuk menempati rumah baru, bukan berarti warga menikmati kelimpahan dari bencana ini.

Siti, dan juga warga yang lain, mesti berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena beberapa warga juga kehilangan pekerjaan akibat lumpur. Pekerjaan apa saja rela dilakukan demi tercukupinya kebutuhan hidup keluarga.

"Sekarang ini ya sering dimintai jaga anak kecil dari tetangga. Menunggui orang sakit, kadang kalau ada pesanan makanan ya saya bantu masak, pokoknya apa saja," cerita Siti.

Meski telah memiliki rumah baru, Siti menganggap kehidupan di kampung halaman yang lama jauh lebih menyenangkan. Rasa kebersamaan dan toleransi antarwarga masih sangat kuat, terlebih saling mendukung satu sama lain dalam hal kebutuhan ekonomi.

"Kalau bagusnya rumah ya bagus sekarang, tapi untuk ekonomi sangat jauh, karena lahan pekerjaan sudah tidak ada, dulu punya sawah sekarang tidak ada, lahan juga semakin kecil," ujar Siti, yang sempat mengajar di madrasah tsanawiyah di Desa Glagaharum, dan TK di Renokenongo.

Baca juga:

Di rumahnya sekarang, Siti hidup bersama suami dan anak-anaknya. Beberapa ayam dipelihara di kandang bambu sederhana yang ada di halaman depan rumah.

Menjelang sore setelah selesai mengurusi pekerjaan rumah, Siti menjemur pakaian yang selesai ia cuci.

"Yang penting kebutuhan keluarga tercukupi hariannya," imbuh Siti yang menegaskan belum pernah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, pasca pindah rumah sebagai warga korban lumpur.

Beberapa hari dalam seminggu, sekelompok perempuan mengupas bawang putih milik di rumah salah satu pengepul. Dengan mengupas bawang putih, para perempuan mendapat upah tambahan. Ini dirasa membantu ekonomi keluarga, terlebih kondisi dunia saat ini sedang mengalami krisis.

"Di sini ada juga yang mengupas bawang putih, biasanya pagi hari. Lumayan untuk tambahan uang belanja," kata Siti.

Ketakutan masalah kesehatan

Masalah kesehatan menjadi kekhawatiran warga setempat, termasuk Siti. Hal ini karena dalam dua bulan terakhir, 6 orang warga di perumahannya meninggal dunia karena berbagai penyakit.

Ada yang kanker payudara, kanker hati, kanker kelenjar tiroid, serta kanker hidung. Beberapa diantaranya enggan berobat karena masalah ekonomi, sedangkan yang lain memilih berobat herbal dan ala kadarnya.

"Ada yang pakai obat herbal, ada yang sudah ke rumah sakit tapi belum sempat perawatan kemudian meninggal, ada yang tidak mau opname karena tidak ada yang menunggui, ada yang karena faktor ekonomi berobatnya ala kadarnya," terang Siti.

Tidak ada penjelasan resmi secara medis apakah sakit yang diderita warga hingga meninggal disebabkan akibat kondisi lingkungan yang buruk, terutama karena berada di sekitar lokasi semburan lumpur.

Siti mengatakan, awalnya warga tidak mengetahui gejala yang terlihat di permukaan, namun akhirnya bertambah parah. Warga mengalami sakit pasca pindah dari pengungsian Pasar Baru Porong ke Desa Kedungsolo, yaitu sekitar 2010.

"Mungkin juga dari udara yang kurang sehat, tapi tidak tahu pastinya. Jadi setelah mengungsi semua, baru ketahuan ada sakit ini dan itu," ujarnya.

'Masih tercium baunya'

Lumpur panas yang masih menyembur dan mengeluarkan bau tidak sedap, merupakan alasan bagi warga korban lumpur untuk menjauhi area tanggul lumpur.

Seorang warga yang lain, Suri Wahono, mengisahkan perjalanan hidupnya di permukiman baru pasca meninggalkan pengungsian Pasar Baru Porong.

Rasa khawatir beranjak menghilang setelah tinggal di rumah yang baru, di Desa Kedungsolo, perumahan Renojoyo.

Rasa was-was karena ancaman luberan lumpur tidak lagi selalu muncul seperti dahulu, meski terkadang bau menyengat masih tercium di permukimannya.

"Kadang masih tercium baunya dari jarak sejauh ini, tapi jauh lebih baik dari saat tinggal di pengungsian," lanjut Wahono.

Meski harus mengawali kembali kehidupan barunya, Suri Wahono bersyukur masih bisa memulai pekerjaannya kembali setelah sempat berhenti. Wahono merupakan perajin perak saat masih di Desa Renokenongo, dan produk perhiasan perak buatannya telah menembus pasar di Bali.

Setelah sempat bangkit, usahanya kembali tiarap setelah pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri, bahkan dunia. Krisis ekonomi yang berdampak pada naiknya harga emas, juga berimbas pada harga bahan baku perak.

Kondisi ini memaksa Suri Wahono beralih dari kerajinan perak menjadi kerajinan kuningan, yang harga bahan bakunya lebih terjangkau.

"Awalnya kerajinan perhiasan perak. Karena harga semakin mahal, lalu beralih ke kuningan yang lebih murah bahan bakunya," terang Wahono.

Sebuah ruangan kecil ukuran 2x3 meter di samping rumahnya menjadi galeri kerja Wahono.

Bila sebelumnya Wahono dibantu beberapa pekerja, sekarang ia bekerja sendiri karena alasan efisiensi biaya produksi. Perlahan namun pasti, pasar penjualan di Bali mulai bergairah dan mengangkat kembali ekonomi keluarganya.

"Sekarang saya kerjakan sendiri, supaya biayanya bisa ditekan," ujarnya.

'Tidak cukup beli rumah baru'

Lain halnya dengan Muna Ariyanti (49 tahun), warga Kelurahan Mindi yang berada tak jauh dari pusat semburan lumpur, di Barat Daya tanggul lumpur Lapindo. Kelurahan Mindi termasuk dalam peta area terdampak lumpur, berjarak kurang dari 100 meter dari tanggul.

Sebagian besar warga desa telah dipindahkan, karena wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana penurunan tanah maupun munculnya semburan baru.

Meski begitu, Muna Ariyanti, bersama puluhan warga yang lain, masih bertahan di lokasi yang tak jauh dari Stasiun Porong. Ia memilih tidak menjual rumahnya karena berukuran kecil dan dihuni 4 keluarga. Hasil penjualan rumah tentunya tidak akan cukup membeli rumah baru karena harus dibagi dengan banyak orang.

"Rumahnya kecil, tapi dihuni 4 keluarga, kalau dijual dan uangnya dibagi, tidak cukup untuk beli rumah baru," kisah Muna, Minggu (24/5/2026).

Pindahnya sebagian besar warga Mindi yang ada di barat dan selatan tanggul, ke berbagai tempat yang tidak teridentifikasi, membuat secara administrasi kependudukan, warga Kelurahan Mindi dicatat telah pindah ke Kelurahan Porong.

Warga yang masih bertahan di permukiman depan Stasiun Porong, seakan terlupakan karena secara administratif dianggap pindah, tetapi nyatanya masih menghuni kawasan itu.

Kini, area yang dihuni 20 keluarga dengan kurang lebih 60 jiwa di 11 rumah, seakan seperti kota mati yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Fasilitas jalan yang rusak di depan stasiun tidak pernah diperbaiki dan meninggalkan genangan air setelah hujan reda.

"Jalan di depan Stasiun Porong ini sudah lama rusak, tidak diperbaiki, padahal sudah lapor," kata Muna.

Sehari-hari, Muna bekerja sebagai penjaga tempat penitipan sepeda motor di depan rumahnya. Jaraknya kurang lebih 30 meter dari Stasiun Porong. Stasiun Porong masih ramai dengan penumpang yang akan naik atau turun dari kereta api.

Banyak calon penumpang yang menitipkan sepeda motornya, ada yang dari wilayah Mojokerto, maupun dari Pandaan, Pasuruan.

Geliat ini dimanfaatkan oleh Muna untuk mengais rezeki di tengah situasi ekonomi yang serba terbatas.

"Setiap hari jaga sepeda motor di sini, tarifnya 5.000 rupiah satu sepeda motor selama satu hari. Total bisa masuk sekitar 45 sepeda motor," ucap Muna, ibu dari 1 orang anak yang sudah beranjak dewasa.

Baca juga:

Selain membuka jasa penitipan sepeda motor, warga di situ ada yang membuka warung makan dan minum di depan Stasiun Porong. Meski tidak seramai sebelum adanya semburan lumpur, pembeli masih ada yang datang khususnya yang menunggu kedatangan kereta api.

Sebelum lumpur meluber, denyut ekonomi kawasan itu diramaikan oleh aktivitas di pasar Porong lama di depan stasiun, yang menjual aneka sayur mayur. Pasar itu kini menjadi lahan kosong yang kemudian berubah menjadi taman.

"Banyak warga yang jadi pedagang di sana. Tapi setelah pasarnya tutup dan orang-orang di sini banyak yang pindah, sekarang lebih sepi," tutur Muna.

Saat Pasar Porong lama masih beroperasi, suami Muna bekerja sebagai tenaga keamanan. Setelah lumpur menyembur pada Mei 2006, suami Muna meninggal akibat kanker usus pada 2008.

Muna pun kini memiliki riwayat penyakit jantung, setelah beberapa bulan yang lalu tak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara, Porong.

"Awalnya ya sakit lambung, panas, lalu dibawa ke puskesmas. Di sana tidak ada dokter, lalu dibawa ke Rumah Sakit Pusdik, disana tidak sadar, ternyata kena jantung," ungkap Muna, yang sempat merasa pusing dan mual di awal-awal muncul semburan lumpur.

Muna dan warga yang lain hanya mengandalkan berobat ke puskesmas dan ke dokter umum secara mandiri, karena beberapa warga tidak dapat menikmati layanan jaminan kesehatan dari pemerintah. Ia tidak tahu kenapa jaminan kesehatan itu tidak dapat diaktifkan.

"Kalau saya sekarang antisipasinya ya berolahraga. Minimal jalan kaki. Kadang juga sering tes kesehatan di posyandu," lanjutnya.

Baca juga:

Bagi Muna dan warga yang masih bertahan, rumah adalah tempat kehidupan yang tidak dapat digantikan. Terlebih dalam kaitannya dengan tempat tumbuh kembang dan masa depan anak-anak. Mereka merasa tak dapat memastikan masa depan anak-anak mereka, bila mereka memilih menjual rumah dan pindah dari tempat itu, sejak awal kejadian lumpur meluber.

"Ada warga yang terlanjur pindah, bilangnya menyesal kenapa dulu menjual. Sekarang lihat kami yang bertahan, mereka tahu kalau di sini masih bisa hidup dan akan ramai lagi," ungkap Muna, yang sempat membuka warung namun tutup setelah pandemi.

Anak-anak menjaga ingatan soal lumpur Lapindo

Peristiwa Lapindo juga meninggalkan luka mendalam bagi generasi baru.

Kondisi ini tergambarkan jelas dari goresan gambar anak-anak TK dan SD di Porong, Sidoarjo, di Taman Dwarakerta, Porong, Sidoarjo, Minggu (17/05).

Sebanyak 50 murid TK dan 20 murid SD di Porong ini menggambar dan mewarnai tanggul lumpur dengan semburan yang mengeluarkan asap kelabu.

Menggambar merupakan langkah kecil untuk tetap menjaga ingatan, tentang derita yang dirasakan warga termasuk anak-anak dalam menapaki masa depan.

"Tema menggambar hari ini tentang semburan lumpur Lapindo, anak-anak bebas menambahkan sesuai imajinasi tentang kampung halaman," kata Eko Widodo, selaku panitia penyelenggara, dari Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lapindo (KKLuLa).

Festival menggambar ini dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Tambang, dan 20 Tahun Lumpur Lapindo. Alvero Rafiski, salah satu peserta menggambar dan mewarnai, mengaku senang mengikuti festival menggambar. Karyanya termasuk yang terbaik dan mendapat apresiasi dari juri.

"Ini gambar lumpur Lapindo yang ada asapnya, lalu ada backhoe yang sedang mengeruk lumpur, ada orangnya juga di situ," seru Alvero, siswa kelas 1 SD di Kecamatan Porong.

Alvero berharap, rumah tinggalnya saat ini tidak sampai terkena semburan lumpur. Ia juga ingin lumpur segera berhenti. Rumah dengan lingkungan yang sehat dan pemandangan yang indah, menjadi gambaran dan harapan anak-anak seperti Alvero.

"Inginnya rumahnya ada pemandangan yang indah, udaranya bersih dan sejuk, lumpurnya bersih (hilang)," kata Alvero, yang tinggal di perumahan Renojoyo, tempat relokasi korban terdampak.

Gambaran kampung halaman yang indah dan nyaman untuk ditinggali juga menjadi harapan Tisya, siswi keas 1 SD di Kecamatan Porong. Ia berharap lumpur segera berhenti dan tidak terus membuat resah banyak orang, terutama yang tinggal tidak jauh dari area tanggul lumpur.

"Ingin rumahnya bagus, banyak bunga dan tanaman, tidak ada bau menyengat," ucap Tisya.

Ungkapan anak-anak ini menjadi gambaran nyata bahwa hidup yang lebih baik belum berpihak kepada sebagian warga, termasuk anak-anak yang mendambakan hidup di permukiman yang jauh dari rasa was-was.

Pemerintah lepas tanggung jawab

Pengamat kebijakan publik dari Univeristas Airlangga, Parlaungan Iffah Nasution, menilai rentang waktu 20 tahun lumpur Lapindo yang masih menyisakan banyak masalah merupakan bentuk pengabaian pemerintah terhadap warganya.

Pemerintah, baik di tingkat pusat hingga daerah, menganggap suara dan kondisi yang dialami warga korban lumpur tidak mewakili kelompok mayoritas. Namun, kata Parlaungan, hal itu seharusnya tidak menjadikan pemerintah enggan melakukan sesuatu sebagai intervensi yang membantu masyarakat di wilayah sekitar tanggul lumpur.

"Pertama, ada proses pengabaian. Kedua, ada eksternalitas negatif yang tidak ditangani pemerintah, terutama yang masih tinggal di sekitar tanggul, yang secara tidak langsung terdampak tapi tidak tersentuh secara aturan," kata Parlaungan.

Perjuangan ekonomi oleh masyarakat di atas sisa-sisa ruang hidup yang ada di sekitar kawasan lumpur, mengabaikan risiko kesehatan dan lingkungan yang mengancam. Parlaungan melihat ada kekhawatiran dari masyarakat ketika akan direlokasi atau dipindahkan, karena tidak adanya jaminan untuk pekerjaan maupun keberlanjutan masa depan mereka.

"Mereka pindah, tetapi selanjutnya, apakah ada yang menjamin atas kehidupan mereka?" tanya Parlaungan.

Kebijakan pemerintah, kata Parlaungan, tidak hanya berkaitan dengan urusan ganti rugi atau relokasi, melainkan keberlanjutan kehidupan warga setelah pindah dari kampung halaman asal. Hal ini terkait dengan aktivitas ekonomi warga di lokasi hidup yang baru, seperti pekerjaan dan aktivitas sosial budaya.

Selain itu, intervensi di bidang kesehatan menjadi penting karena peristiwa lumpur Lapindo yang berlangsung selama 20 tahun, tentunya menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Pemerintah harus mengkategorikan masyarakat di sekitar tanggul lumpur sebagai kelompok masyarakat rentan, yang membutuhkan kebijakan di bidang asuransi kesehatan yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Dengan demikian bantuan sosial lainnya dapat diakses oleh masyarakat terdampak, baik langsung maupun tidak langsung.

"Harus melihat kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul bukan sebagai kelompok masyarakat umum. Kita butuh kebijakan afirmatif, yang menyasar kelompok masyarakat rentan, karena berada di dalam radius suatu bencana," terang Parlaungan.

Parlaungan menegaskan, bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang memang betul-betul menangani kelompok masyarakat rentan, atau yang tinggal di kawasan rentan.

Terlebih, pada kasus lumpur Lapindo yang berlansung selama 20 tahun ini, banyak tertutupi oleh isu dan berita lain yang menyebabkan suara korban lumpur tidak terdengar.

"Mereka hanya dilihat sebagai kelompok masyarakat kecil, dan 20 tahun itu rentang waktu yang lama dan panjang, sehingga ketika disuarakan kembali, akan terasa sulit untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah," lanjutnya.

Tidak hanya pemerintah, perusahaan pertambangan yang menyebabkan terjadinya bencana, yakni Lapindo Brantas, harus tetap dimintai pertanggung jawaban. Tidak hanya urusan pembayaran ganti rugi, tetapi upaya memulihkan atau mengambalikan kondisi ruang hidup yang rusak, serta tanggung jawab atas berbagai dampak yang ditimbulkan, masih harus ditagihkan pada perusahaan.

"Sebetulnya tanggung jawab perusahaan tidak pernah selesai ketika berkaitan dengan bencana yang ditimbulkan. Secara publik etiknya seperti itu. Pemerintah harus menjembatani kepentingan publik, khususnya masyarakat sekitar tanggul lumpur dengan perusahaan," tandas Parlaungan.

Sementara itu, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang bertanggung jawab menangani lumpur Lapindo di Porong, masih melakukan berbagai upaya untuk menguatkan tanggul.

Dari pantauan di lokasi, beberapa alat berat masih terlihat melakukan pemadatan tanggul, dan pengaliran air lumpur ke beberapa kolam penampungan luar tanggul utama. Air yang telah melalui proses, selanjutnya dialirkan ke sungai Porong, di selatan tanggul.

Memperingati 20 tahun lumpur Lapindo pada 29 Mei 2026, sejumlah aktivis lingkungan dan seniman dijadwalkan menggelar teaterikal di atas tanggul lumpur, disertai pembacaan puisi dan pameran foto tragedi lumpur, diskusi, hingga pemutaran film dokumenter.

Selain itu, sejumlah warga korban lumpur melakukan aksi sambang buyut, berupa tabur bunga dan mendoakan leluhur dari atas tanggul.