Pemerintah klaim layar interaktif jadi solusi perbaikan pendidikan - 'Tidak ada listrik di sini, anak-anak lebih butuh buku’

Sumber gambar, Universal Images Group via Getty Images
- Penulis, Riana A Ibrahim
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
- Telah diterbitkan
- Waktu membaca: 12 menit
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengedepankan proyek pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) atau layar datar interaktif sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Narasi tersebut ditegaskan kembali dalam buku “Presiden Solusi: Problem Solving ala Prabowo Subianto” yang dibagikan sebagai suvenir Hari Kemerdekaan di Istana Negara.
Buku itu menyoroti perkiraan Bank Dunia bahwa kualitas pendidikan Indonesia butuh waktu 200 tahun untuk menyamai standar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) jika tidak ada perubahan signifikan.
Dalam konteks itu, IFP diklaim sebagai jalan keluar yang cepat untuk mendongkrak skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang terpuruk di peringkat bawah.
Pada 2025, tiap sekolah dialokasikan satu unit IFP—langkah yang berulang kali diklaim pemerintah sebagai capaian di berbagai acara.
Pada 2026, penambahan IFP ditargetkan sebanyak tiga per sekolah.
"Akhir tahun ini, semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. Ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar," ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Jumat (14/08).

Sumber gambar, Getty Images
Anggaran triliunan rupiah kemudian digelontorkan sepanjang 2025–2026 untuk membeli dan mendistribusikan lebih dari 1,28 juta unit layar.
Apakah benar pengadaan layar datar interaktif ini bisa meningkatkan mutu pendidikan?
Hal selanjutnya, apakah proses pengadaan tersebut bisa benar-benar menghapus kekhawatiran "potensi kasus korupsi Chromebook jilid dua"?
'Lebih butuh buku referensi dan bacaan anak'
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Siang itu, anak-anak SD Negeri Ngaliyan 5, Kota Semarang, bergantian mengerjakan soal matematika yang terpampang di layar digital dengan modifikasi permainan tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok.
Lalu, tiap orang dari masing-masing kelompok akan maju bersamaan dan saling berlomba menjawab pertanyaan lebih dulu agar bisa memenangkan permainan.
Sejak awal 2025 hingga kini, sekolah tersebut memiliki satu papan interaktif yang digunakan bergantian oleh siswa kelas satu hingga kelas enam.
Tiap kelas mendapat jatah sekali dalam seminggu untuk memanfaatkan fasilitas ini. Siswa kelas satu sampai tiga biasanya mendapat jadwal pada Rabu, sedangkan kelas empat sampai enam menggunakan IFP pada Kamis.
Tidak adanya ruangan khusus untuk IFP ini membuat layar tersebut harus dipindahkan dari kelas ke kelas tiap hendak digunakan.
"Kalau mau dorong papan itu ke tempat kelas masing-masing kesusahan karena tinggi lantai di gedung sekolah ini berbeda-beda. Kami juga belum punya aula khusus yang bisa aman untuk tempat itu," ujar guru kelas lima SD Negeri Ngaliyan 05 Kota Semarang, Maya Hepicasari.
Berbeda dari proyektor yang selama ini digunakan di ruang kelas, IFP memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi yang ditampilkan di layar. Mereka dapat menyentuh layar, mengerjakan kuis, hingga mengikuti pembelajaran berbasis gambar dan video.

Sumber gambar, Kamal
Maya juga berkata fasilitas ini digunakan untuk semua mata pelajaran.
"Guru juga dapat membuat kuis interaktif dan menggunakan berbagai sumber pembelajaran dari internet. Misalkan dari kuis, dari materi, untuk menerangkan IPA atau mencari materi matematika dengan anak-anak itu dengan interaksi langsung dengan papan," tutur Maya.
Menurut Maya, sejumlah fitur pembelajaran memang tersedia dalam perangkat, tapi guru sering mencari materi lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.
Selain pembelajaran reguler, IFP juga digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti persiapan menghadapi olimpiade bagi siswa yang dipilih, serta berbagai kegiatan seperti peringatan Maulid Nabi, perayaan 17 Agustus, hingga kegiatan guru.
Sebelum mengajar anak-anak dengan perangkat ini, beberapa guru mendapatkan pelatihan langsung dan menularkan ilmunya pada yang lain. Ada juga yang belajar dari tutorial.
Felisha Safa Vania, siswa kelas lima, mengaku pernah memakai IFP untuk mengikuti kuis Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Menurut Vania, belajar dengan perangkat ini mengasyikkan.
Begitu pula dengan teman sekelasnya, Henzo Noveriu Harlen. Ia merasa belajar matematika jadi lebih menyenangkan dan membantu proses belajar.
"Kayak main HP, tapi lebih besar. Pelajaran Matematika jadi seru.”

Sumber gambar, Darul Amri
Hal serupa juga terjadi di SMP Negeri 13 Makassar, Sulawesi Selatan.
Andi Huraifah, siswa sekolah tersebut, berkata pembelajaran terasa lebih hidup karena materinya bisa ditampilkan melalui gambar, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja.
Kepala SMP Negeri 13 Makassar, Ramli mengungkapkan sekolahnya memiliki empat unit papan interaktif digital. Dua di antaranya dengan logo "Merah Putih" di bagian bawah layer baru diperolehnya sekitar tahun 2025.
Kepala Sekolah SMAN 2 Sambi Rampas, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Lukman juga berkata layar datar ini sempat digunakan, tapi setelah gempa besar terjadi, siswa belum memanfaatkan lagi.

Sumber gambar, Arnold Welianto
Situasi ini berbeda dengan di Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Papan interaktif digital yang tiba pada 29 November 2025 di SD Negeri Todang tidak bisa digunakan. Jangankan internet dan fasilitas pendukung lain, listrik saja belum pernah masuk di desa tersebut.
Sekolah itu mendapatkan satu unit dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelumnya, pihak sekolah telah menginput pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bahwa lokasinya tidak memiliki jaringan listrik. Namun, layar itu tetap tiba dan tidak bisa dimanfaatkan.
Kepala Sekolah, Nikolaus Helder, sempat mengupayakan genset agar layar itu bisa menyala. Tapi hanya bertahan beberapa minggu karena kemudian genset rusak.
Kondisi ini sangat ironis ketika anak-anak yang memperoleh layar canggih itu sehari-harinya harus bersekolah di gedung beratap seng dan jauh dari pemukiman.
Kampung Iligai yang berjarak sekitar tiga kilometer dari sekolah merupakan pemukiman terdekat. Warga di sana mengandalkan panel tata surya untuk penerang di malam hari.
Anak-anak yang berasal dari Kampung Iligai ini harus berjalan kaki melewati jalan setapak, mendaki, dan melintasi bukit agar bisa sampai di SD Negeri Todang.
Kondisi jalan terjal, melewati hutan dan berbatu ini, membuat para siswa kelelahan saat tiba di sekolah. Para guru juga melalui medan yang sama untuk bisa mengajar.
Nikolaus pun berkata, sekolah lebih membutuhkan buku referensi pembelajaran dan buku bacaan anak untuk penguatan literasi. Selama ini, pihak sekolah tidak bisa membeli buku-buku karena sumber dana BOS di sekolah itu hanya Rp17,1 juta per tahun.
Kebutuhan alat tulis dan seragam sekolah juga mendesak. Sebagian besar orang tua siswa berpenghasilan Rp500.000 ke bawah dengan profesi sebagai petani.
Pascagempa Flores, tidak semua siswa datang ke sekolah karena akses jalan yang biasa dilalui terdapat longsoran. Sedangkan, jalan lain masih retak-retak. Medan yang harus ditempuh pun kian ekstrem.
Nikolaus berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi sekolah mereka, terutama terkait akses listrik, jalan, dan internet sehingga siswa di pedalaman tidak terus tertinggal.
Apakah alat canggih berpengaruh langsung pada perbaikan kualitas pendidikan?
Peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Anindito Aditomo, berpendapat peralatan canggih tidak serta merta menyelesaikan masalah pendidikan. Apalagi ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standar PISA.
"Kalau data PISA clear sekali. Korelasi antara jumlah laptop, komputer, perangkat digital di sekolah dengan hasil belajar itu nol. Tidak ada korelasinya," ujar Anindito.
"Jadi, bukan berapa jumlah alat canggih di sekolah, berapa komputer yang bisa dipakai oleh anak-anak, tapi bagaimana guru menggunakannya untuk pembelajaran,” ucapnya.
“Itu urusannya dengan kapasitas guru, kompetensi guru, dan keterampilan pedagogi. Karena yang lebih penting itu bukan apakah ada perangkat digital di sekolah, tapi keterampilan pedagogi," katanya.
Untuk itu, anggaran pengadaannya bisa dialihkan pada kebutuhan mendasar guru dan juga penguatan literasi.

Sumber gambar, Arnold Welianto
Peneliti Pusat Riset Penggerak Indonesia Cerdas (PRPIC), Arkhadi Pustaka, berpendapat bahwa merujuk pada hasil PISA, anak-anak di Indonesia sangat membutuhkan penguatan literasi.
Adapun hasil PISA 2025, mayoritas kemampuan membaca, matematika, dan sains pada siswa Indonesia berusia 15 tahun berada di bawah level 2 atau di bawah standar yang ditetapkan OECD.
Komposisi siswa Indonesia yang berada di bawah level 2 adalah sebagai berikut:
- Membaca: 73% siswa
- Matematika: 83% siswa
- Sains: 63% siswa
Sisanya tembus level 2. Akan tetapi, tidak ada satu pun yang berhasil mencapai standar level 5 dan 6 pada PISA yang merupakan tingkatan tertinggi.
Arkhadi menambahkan, hasil PISA juga menunjukkan bahwa perangkat digital di kelas kerap menjadi sumber distraksi. Sekitar 23% siswa melaporkan teman sebayanya sering terganggu oleh perangkat digital. Salah satunya saat pelajaran sains. Dampaknya penurunan capaian belajar siswa.
Selain itu, anak-anak di Indonesia menggunakan perangkat digital di hari sekolah untuk kegiatan di luar belajar (leisure) mencapai 1,3 jam per hari, di atas rata-rata OECD (1,1 jam).
"Jadi, ada dua problem berkaitan dengan hasil PISA. Kurangnya dukungan guru dan penggunaan perangkat digital yang berlebihan. Tapi, kita juga enggak bisa menyalahkan guru begitu saja karena sistemnya tidak mendukung mereka. Sedangkan penggunaan perangkat digital yang berlebihan ini di PISA ternyata kecenderungannya untuk leisure atau untuk senang-senang saja," ujar Arkhadi.
"Di negara maju lain, masalah anak-anaknya terkait hasil PISA ini adalah rata-rata mereka menjadi hasty readers (membaca dengan terburu-buru). Di Indonesia, sampai level minimum aja banyak yang belum," ucap Arkhadi.
Sayangnya, hal ini justru dimaknai pemerintah dengan menambah peralatan canggih yang disebut bisa menjadi solusi cepat dari peningkatan kualitas pendidikan, termasuk hasil PISA.
Di Swedia, melorotnya nilai PISA selama dua periode berturut-turut direspon dengan memblokade penggunaan gawai dan peralatan canggih lain dalam pembelajaran. Anak-anak di sana kembali pada buku cetak dan menulis manual.
Ini sejalan dengan temuan Amanda Ripley yang dituangkan dalam bukunya bertajuk "The Smartest Kids in The World: and how they got that way". Ia meneliti tiga negara yakni Korea Selatan, Polandia, dan Amerika Serikat.
Dari tiga negara ini, Korea Selatan dan Polandia memiliki hasil PISA yang relatif stabil dan terus unggul padahal minim penggunaan alat canggih.
Bahkan guru masih mengajar dengan papan tulis dengan kapur atau spidol. Namun, hari-hari para murid selalu disibukkan untuk membaca, mengkaji bacaan, dan berlatih soal-soal cerita.
Sementara itu, murid Amerika Serikat yang menggunakan papan interaktif digital, tablet, dan alat canggih lainnya justru punya hasil PISA yang fluktuatif dan cenderung rendah selama beberapa periode.
Kini, Korea Selatan sebenarnya kian masif menggunakan papan interaktif digital di sekolah. Namun, kualitas pendidikannya tetap terdepan karena sistem yang mengasah anak berpikir kritis sudah sesuai jalur.
'Ada bau-bau korupsi pengadaan'
Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berkata ada potensi ini mirip dengan pengadaan chromebook yang kemudian menjerat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sebagai terdakwa korupsi.
"Ada vendor tunggal, kemudian penunjukan untuk proyek triliunan dan enggak ada kajiannya. Ini ngawur. Apalagi kalau di cek ke sekolah-sekolah, banyak yang ngejogrok di sekolah dan tidak dimanfaatkan di sekolah karena ada yang sekolahnya rusak, tidak punya jaringan internet, tidak ada listrik," kata Ubaid.
Ia pun menegaskan pemberian fasilitas ini tidak akan berdampak terhadap peningkatan pendidikan, termasuk literasi dan numerasi.
"Ini hanya proyek, ada bau-bau dugaan korupsi karena potensi menyalahi aturan tidak melalui lelang dan seterusnya. Apalagi di lapangan tidak banyak dimanfaatkan oleh anak-anak dan guru. Saya datang ke sekolah, dibuat nonton film atau santai-santai," ucap Ubaid.
Ia memahami jika ada yang tetap memberikan testimoni positif. Namun, keberhasilan proyek ini baru bisa dibuktikan dengan hasil PISA pada periode selanjutnya. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025, lanjut dia, bisa juga dijadikan acuan.
"Tapi kalau TKA ini kan yang buat pemerintah juga. Bisa jadi melihat hasil kemarin, malah standarnya kemudian diturunkan agar hasilnya nanti terlihat bagus dan bisa menjadi klaim capaian," tutur Ubaid.
Adapun hasil TKA 2025 untuk jenjang SD, rata-rata nilai Matematika sebesar 42,41 dan Bahasa Indonesia 60,14.
Untuk SMP, rata-rata nilai Matematika adalah 40,34, sedangkan Bahasa Indonesia 60,83.
Hasil SMA dengan tiga mata pelajaran juga terbilang rendah. Rerata nilai Matematika 36,10. Kemudian, Bahasa Indonesia 55,38 dan Bahasa Inggris 24,93.

Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
Adapun anggaran untuk pengadaan IFP pada 2025 ini tercatat sekitar Rp2 triliun dengan rincian 288.865 unit yang disalurkan.
Pada 2026, anggaran IFP masuk dalam bagian digitalisasi pendidikan yang dialokasikan secara keseluruhan sebesar Rp5,87 triliun dengan target distribusi mencapai satu juta unit.
Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Kemendikdasmen 2026 pada Inaproc, ada perubahan cara pengadaan. Tahun ini, pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung dan penanggung jawabnya ada pada tiap direktorat.
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini: Rp1,18 triliun
- Direktorat Sekolah Dasar: Rp3,7 triliun
- Direktorat Sekolah Menengah Pertama: Rp1,07 triliun
- Direktorat Sekolah Menengah Atas: Rp366 miliar
- Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan: Rp339 miliar
- Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal: Rp43,84 miliar
- Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus: Rp37,61 miliar
Apa solusi untuk perbaikan pendidikan?
Arkhadi Pustaka dari PRPIC berkata pembenahan kualitas pendidikan bermula dari guru. Tidak hanya peningkatan kesejahteraan guru, tapi juga pelatihan yang konsisten dan merata. Di negara yang memiliki kualitas pendidikan baik, gurunya memperoleh dukungan penuh untuk belajar.
"Artinya untuk pengembangan profesional, dia ikut pelatihan. Waktu kerja mereka untuk pengembangan diri juga dan belajar, bukan kemudian sibuk sekali dengan urusan administratif," ujar Arkhadi.
Selanjutnya, para guru perlu dibekali keterampilan pedagogi dasar untuk bisa menurunkan konsep pembelajaran pada anak secara menyeluruh sehingga anak tidak hanya menghafal, tapi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai standar PISA.
Sebab, kehadiran IFP sebagai sarana belajar yang diklaim menyenangkan ini hanya fokus pada pertanyaan tertutup.
Anak-anak diberi pertanyaan pilihan ganda yang kemudian dijawab sambil bermain game. Bahkan beberapa materi matematika hanya menjawab penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa ada konteksnya.

Sumber gambar, Kamal
Direktur Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik), Dhitta Puti Sarasvati menambahkan perbaikan kualitas pendidikan bisa dimulai dengan perbaikan pada jenjang sekolah dasar.
Anak-anak bukan hanya dipastikan "sudah belajar materi" tapi harus mampu menggunakan penalaran dan kemampuan berpikirnya dalam mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.
Kenapa pada jenjang sekolah dasar? Dhitta berpendapat sekolah dasar merupakan pondasi dengan durasi belajar paling lama, yaitu enam tahun.
Ketimbang mengejar pencapaian anak-anak dengan intervensi alat-alat canggih, lebih mendesak orkestrasi lintas komponen sistem: kurikulum pendidikan calon guru, pendidikan profesi guru (PPG), pengembangan profesional guru, kelompok kerja guru (KKG), kualitas pendidik guru, kepemimpinan sekolah, asesmen, pendampingan, penjaminan mutu, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah.
Dengan demikian, fokusnya bukan pada program baru atau proyek baru melainkan menyatukan arah, target, sumber daya, dan akuntabilitas untuk memperbaiki pembelajaran di tiap sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah.
"Kita tidak membutuhkan lebih banyak anak yang "kebetulan" memperoleh pendidikan bermutu. Kita membutuhkan sistem yang mampu memastikan semakin banyak dan pada akhirnya setiap anak memperoleh pendidikan bermutu, khususnya pendidikan dasar yang bermutu," kata Dhitta.
Ia menambahkan, jika kita ingin mengubah gambaran pendidikan tersebut dalam satu atau dua dekade ke depan, intervensinya harus memiliki jangkauan yang luas.
"Indonesia memiliki sumber daya, pengalaman, dan praktik baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang dibutuhkan adalah political will yang kuat, bukan sekadar untuk meluncurkan program baru, tetapi untuk menggerakkan seluruh sistem secara konsisten, terstruktur, sistematis, dan dalam skala besar," kata Dhitta.
"Pertanyaan utamanya bukan apakah kita mampu mengubah pendidikan, tapi apakah Indonesia sungguh-sungguh mau menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas nasional."
Artikel ini juga dikerjakan oleh Kamal dari Semarang, Jawa Tengah; Darul Amri dari Makassar, Sulawesi Selatan; Eliazar Robert dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT); dan Arnold Welianto dari Sikka , NTT






























