Pemerintah tunda pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon – Apa pelajaran dari polemik Ini?

Sumber gambar, Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images
Pemerintah menunda rencana pemindahan atau translokasi badak dari Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap.
Langkah ini diambil setelah media sosial ramai mempertanyakan langkah tersebut di tengah isu tambang yang mengelilingi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Polemik wacana pemindahan atau translokasi badak berawal dari pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Dalam sela pertemuan dengan media COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11), adik presiden ini beralasan, rencana pemindahan itu dikarenakan ada potensi bencana alam seperti gempa atau tsunami.
Proyek ini mulai ditawarkan kepada calon investor di ajang COP31.
Di sisi lain, Taman Nasional Ujung Kulon dilaporkan telah dikepung wilayah usaha pertambangan. Hal ini membuat para pegiat lingkungan berspekulasi pemindahan satwa terancam punah ini dilakukan demi melakukan eksplorasi tambang.
Bagaimanapun, polemik badak "yang sangat terancam punah" ini telah membuka lapisan persoalan penting lainnya yang selama ini kurang mendapat perhatian publik tentang habitat badak dan taman nasional yang perlu dioptimalkan.
Mengapa pemerintah tunda pemindahan badak dari Ujung Kulon?
Pemerintah, melalui Badan Komunikasi (Bakom), menyatakan tak akan melanjutkan rencana lokasih habitat kedua badak jawa sebelum ada kajian ilmiah yang lengkap.
Penasihat senior Bakom, Muhamad Hidayat, mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi habitat kedua.
Kata dia, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai kualitas air di lokasi tersebut, luas wilayah jelajah yang tersedia, ketersediaan makanan, dan keamanan.
Penelitian tersebut, kata dia, juga harus menilai potensi konflik dengan masyarakat setempat serta persaingan memperebutkan sumber daya dengan spesies lain di Alas Purwo, termasuk banteng jawa.

Sumber gambar, KLHK
Ia mengatakan bahwa penilaian yang komprehensif akan membantu memastikan bahwa pemerintah tak mengambil keputusan terburu-buru.
"Pemerintah selalu memprioritaskan keselamatan setiap badak Jawa. Oleh karena itu, tidak akan ada relokasi sampai studi ilmiah komprehensif memastikan bahwa ketersediaan makanan dan keamanan habitat [di Alas Purwo] dapat mendukung upaya konservasi," katanya.
Hidayat menegaskan, langkah-langkah akan diambil berdasarkan rekomendasi para ahli.
Ia juga mengatakan, usulan relokasi tersebut bukan hal baru, sambil mencatat pemerintah telah menjajaki kemungkinan mendirikan habitat kedua bagi spesies tersebut pada 1980-an.
Gunung Honje di Banten dan Cikepuh di Jawa Barat termasuk di antara beberapa lokasi yang dipertimbangkan saat itu.
Pembentukan habitat kedua dianggap penting karena populasi badak jawa, yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 ekor, terkonsentrasi di Ujung Kulon, sehingga spesies ini rentan terhadap bencana alam yang melanda kawasan tersebut, klaim Hidayat.
Kekhawatiran lain adalah rendahnya keragaman genetik akibat perkawinan sedarah, yang dilaporkan telah mencapai 58,5%, jelasnya.
"Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa dan harus terus dilindungi. Alas Purwo hanya dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika semua persyaratan ekologis dan keamanan telah dibuktikan melalui studi ilmiah. Tanpa itu, relokasi tidak akan dilaksanakan," kata Hidayat.

Sumber gambar, KLHK
Juru bicara Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan pemerintah belum secara resmi menetapkan Alas Purwo sebagai habitat kedua spesies tersebut. Usulan ini masih dalam tahap pertimbangan dan rencana terperinci belum diselesaikan.
Namun, ia mengatakan usulan tersebut telah mendorong pemerintah melakukan penilaian berbasis ilmu pengetahuan, terukur, dan komprehensif mengenai kemungkinan pembentukan habitat kedua bagi badak jawa.
"Tujuan jangka panjang dari pengembangan habitat kedua ini adalah membentuk populasi tambahan yang sehat, mampu bereproduksi, mempertahankan perilaku alami, dan bertahan hidup secara berkelanjutan," katanya.
Mengapa menuai polemik?
Polemik ini ditengarai berawal dari pernyataan publik Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia mewacanakan agar pemerintah memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Rencana translokasi itu akan menggunakan skema pendanaan konservasi. Dia optimistis akan ada lembaga donor maupun investor yang tertarik mendukung proyek ini di ajang COP31.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menurut dia, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang berpotensi dikembangkan melalui skema kerja sama pendanaan seperti yang telah dilakukan bersama Norwegia.
"Saat ini kan ada 57 taman nasional, skemanya nanti bisa seperti kerja sama dengan Norwegia," katanya seperti dikutip Detik.
Kerja sama bilateral ini merujuk dukungan Norwegia kepada Indonesia sebesar Rp1,8 triliun atas perlindungan hutan dan penanganan perubahan iklim.
Kemunculan Hashim di ruang publik kerap mendapat sorotan, dan tak sedikit yang menuai kontroversi. Salah satunya, tentang gagasannya mengubah bekas lahan dan hutan terbakar untuk biodiesel.
Begitupun dalam urusan translokasi badak jawa.
Setelah ia mengeluarkan pernyataan, muncul suara keberatan, termasuk dari gubernur dan dan wakil gubernur Banten.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan keberatan terhadap wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Kata dia, "badak itu asetnya Banten".
Penolakan atas gagasan pemindahan badak Ujung Kulon juga dilontarkan pejabat di Pemkab Pandeglang, Kesultanan Banten, ormas, anggota DPR hingga pegiat lingkungan.
Alasannya, badak merupakan identitas budaya Banten, risiko stres dan kematian satwa akibat pemindahan, serta keyakinan bahwa konservasi sebaiknya tetap dilakukan di habitat asli.

Sumber gambar, Walhi
Di tengah polemik ini, kemudian muncul potongan peta di publik yang menunjukkan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dikepung wilayah usaha pertambangan (WUP).
BBC News Indonesia berupaya untuk memverifikasi peta tersebut, melalui situs resmi peta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tapi situs mengatakan "sistem sedang dalam perbaikan".
Kementerian ESDM tak menampik keberadaan rencana wilayah pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, khususnya di bagian perairan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
"Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013," kata Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).

Sumber gambar, Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency via Getty Images
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Ia mengklaim, wilayah pertambangan ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi Banten, termasuk wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan laut Banten pada 2013. Usulan di bagian perairan ini pernah "dikecualikan" pada 2014, tapi setahun kemudian Pemprov Banten kembali mengusulkan.
Pemerintah memasukkan usulan ini pada 2017 dan bertahan sampai 2026.
Ia menambahkan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki "potensi mineral pembawa" sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, Anggia menekankan penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Kementerian ESDM menyatakan hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di dalamnya.
Apa kata pegiat lingkungan?
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melihat rencana translokasi badak tidak berdiri sendiri. Walhi melihat dua peristiwa berdekatan antara kebijakan tambang dan translokasi badak.
Pada Februari lalu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang wilayah pertambangan yang menyinggung sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Delapan bulan kemudian, Hashim memunculkan wacana pemindahan badak.
Di sisi lain, Walhi menemukan sebuah perusahaan tambang emas yang beroperasi di dekat TNUK sudah habis izinnya April 2025. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang 5.302 hektare.
"Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya," kata Juru kampanye hutan dan kebun Walhi, Umi Ma'rufah.

Sumber gambar, STR/AFP via Getty Images
Hal lain yang menjadi perhatian dari Walhi sebagai berikut:
- Rencana pemindahan tanpa disertai dasar ilmiah
Pemerintah atau pihak pengusul dianggap mendahulukan gagasan pemindahan sebelum membuktikan kebutuhan konservasinya.
- Berisiko untuk kelangsungan hidup badak
Umi menyoroti soal risiko adaptasi badak di habitat baru, misalnya tentang kompetisi dengan satwa yang sudah hidup di Alas Purwo, yaitu banteng Jawa.
Ia pun menyinggung risiko kematian selama proses translokasi. Contohnya, kasus kematian badak bernama Mustofa setelah pemindahan yang masih berada di kawasan Ujung Kulon. Ini menunjukkan relokasi bukan tindakan sederhana.
- Eksperimen kebijakan
Umi menyatakan badak Jawa tak semestinya dijadikan "objek eksperimen kebijakan". Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini.
- Posisi Hashim
Walhi juga mempertanyakan posisi Hashim dalam mewacanakan pemindahan badak Jawa.
Menurut Umi, Hashim sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus mencari sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN.
"Bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa. Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel," katanya.
Apa pelajaran penting dari polemik pemindahan badak Ujung Kulon?
Sebagian kritik yang muncul tidak hanya menyoroti dugaan kepentingan di balik wacana translokasi, tetapi juga mempertanyakan apakah pemindahan memang dibutuhkan dari sudut pandang konservasi.
Pertanyaan ini telah lama menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan pengelola kawasan konservasi. Translokasi bukan berarti memindahkan seluruh populasi.
Dalam wawancara kepada Kompas, Guru Besar Konservasi Badak dan Ekowisata IPB Endang Koestati Sri Harini Muntasib menjelaskan habitat kedua diperlukan untuk menghindari perkawinan sekerabat atau inbreeding.

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
Ia juga mengatakan perkawinan sedarah antar satwa dapat berpotensi membuahkan keturunan yang mengalami kecacatan.
"Karena ini kan sudah terjadi satu perkawinan sedarah ya. Jadi mereka ini ada beberapa cacatnya juga," ujarnya.
Meski menyebut adanya sejumlah kondisi kecacatan pada beberapa Badak Jawa kaitannya dengan inbreeding masih perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan kondisi genetik dan penyebabnya.
Wacana translokasi hanya satu bagian dari kompleksitas yang membungkus upaya konservasi badak jawa selama ini.

Sumber gambar, Rangga Firmansyah/NurPhoto via Getty Images
Ekolog Satwa Liar, Sunarto mengatakan, masalah terbesar badak jawa bukan disebabkan satu faktor tunggal.
Dia bilang, ancaman kepunahan badak jawa harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Populasi yang sangat kecil; hanya berada di satu lokasi; rentan terhadap perburuan, bencana, persoalan genetik, serta rentan terhadap keterbatasan habitat.
Menurut Sunarto, salah satu pekerjaan penting yang tetap harus dilakukan terlepas dari ada atau tidaknya relokasi adalah memperbaiki kualitas habitat di Ujung Kulon melalui pengayaan habitat.
Hal ini merujuk pada upaya meningkatkan kualitas habitat agar mampu mendukung lebih banyak individu satwa dan meningkatkan peluang mereka bertahan hidup serta berkembang biak.

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images
Langkahnya seperti menanam spesies tumbuhan pakan yang disukai badak, mengendalikan langkap yang menghambat pertumbuhan tumbuhan pakan badak, memperluas area jelajah yang layak, dan menjaga sumber air dan kubangan.
Pengayaan habitat juga bisa dilakukan dengan melakukan perlindungan badak dari perburuan dan aktivitas manusia, kata Sunarto.
"Tapi sebetulnya saya yakin, kalau pengayaan habitat yang dilakukan, harusnya bisa lebih tinggi lagi populasinya," katanya.
Menurut Sunarto, kebutuhan membangun populasi kedua tidak berarti pemindahan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengatakan proses tersebut membutuhkan kajian bertahun-tahun mengenai kondisi individu badak maupun kecocokan habitat tujuan.

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP via Getty Images
Dan tak kalah penting, proses translokasi badak jawa tidak bisa asal comot.
"Jadi monitoring-nya [pemantauan] di level individu itu harus detail dan jangka panjang diikuti. Perlu lebih detail lagi, pergerakannya seperti apa, behavior-nya kayak apa, dia kawin dengan siapa, kapan, melahirkan siapa, itu sebagian sudah ada. Cuman perlu didetailkan lagi, supaya kalau ambil nanti enggak salah," jelas Sunarto.
Direktur Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono menilai fokus yang perlu dilakukan setelah penundaan rencana translokasi ini adalah "memperkuat dan memperluas wilayah konservasi".
"Karena itu tidak hanya menyelamatkan badak jawa, justru akan menyelamatkan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional itu." katanya. Ia juga berpendapat cara ini akan membantu dunia mengurangi gas emisi rumah kaca.






























