Presiden Prabowo tugaskan BUMN kontrol ekspor komoditas, tetapkan target ekonomi 2027 – Poin-poin pidatonya di DPR

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, yang nantinya akan dikontrol oleh badan usaha milik negara (BUMN). Beberapa komoditas yang diatur adalah kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (besi yang dicampur unsur lain).

Tata kelola ekspor ini akan didasarkan pada peraturan pemerintah yang akan diterbitkan pada Rabu (20/05).

"Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita," kata Prabowo saat memberikan pidato di Rapat Sidang Paripurna DPR, Rabu (20/05).

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, under-invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor."

Dia juga menyebut, berdasarkan beleid itu, penjualan ekspor komoditas akan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah "sebagai pengekspor tunggal".

"Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," kata Prabowo.

Prabowo menambahkan, regulasi anyar ini dilatarbelakangi apa yang ia sebut sebagai transaksi eskpor di Indonesia selama ini mengalami "under-invoicing".

"Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan," kata Prabowo.

Under invoicing merujuk pada praktik mencantumkan nilai harga barang atau transaksi dalam faktur (invoice) lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Dari data yang dipaparkan Prabowo, dia mengklaim bahwa nilai kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun terakhir mencapai Rp15.400 triliun.

"Kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%," tambahnya.

"Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita".

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan aturan ini bisa menambah pemasukan negara yang selama ini mengalami "kebocoran".

Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Prabowo, implementasi kebijakan dibagi dalam dua tahap.

Tahap pertama berlaku pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di fase ini, perusahaan eksportir mengalihkan transaksi dagang ekspor-impor dengan pembeli di luar negeri kepada BUMN. Namun, ini masuk ke dalam tahap transisi.

Kemudian, di tahap kedua, yang dimulai pada September 2026, transaksi dan kontrak dengan pembeli di luar negeri sepenuhnya di bawah BUMN.

Poin apa lagi yang disampaikan Prabowo?

Prabowo juga memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 pada pidatonya di Rapat Paripurna DPR.

"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8-6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata," katanya.

Berikut detail dari KEM dan PPKF yang dipaparkan Prabowo:

Postur APBN 2027

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

Sasaran Pembangunan 2027

Di samping itu, Prabowo juga menyinggung tentang industrialisasi dan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, swasembada pangan, program sosial andalannya, yakni makan bergizi gratis (MBG), dan pembangunan desa nelayan.

Prabowo menyerukan kepada jajaran pemerintahannya terkait dengan reformasi negara dan birokrasi. Kata dia, perlu adanya pemberantasan korupsi dan pungli, perbaikan lembaga seperti bea cukai dan sistem hukum, serta penyederhanaan perizinan.

"Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," katanya.

Ini merupakan kehadiran Prabowo Subianto untuk pertama kalinya dalam Rapat Sidang Paripurna DPR. Biasanya presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam agenda rutin tahunan seperti perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus.

Ketua DPR-RI Puan Maharani, yang membuka rapat, mengatakan Rapat Paripurna DPR kali ini "sangat spesial karena dihadiri langsung oleh presiden Republik Indonesia"

Kata dia, penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 sangat penting sebagai langkah "mengantisipasi risiko dampak ekonomi dari dalam dan luar negeri".

"Ini akan memberi sinyal dunia usaha 2027," kata Puan.

Pada 4 Juni mendatang, kata Puan, DPR akan menyampaikan pandangan fraksi-fraksi tentang kerangka kebijakan ekonomi dari pemerintah ini.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada 20 Mei.

Kata Prasetyo, presiden ingin menjadikan momen ini untuk menyatukan kekuatan bangsa.

"Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa terutama didalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," jelasnya.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.