Dari Timor Timur, Aceh, hingga Papua – Bagaimana perang gerilya membunuh warga sipil?

Tiga warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, ditembak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) setelah dituduh menjadi mata-mata bagi militer Indonesia. Dalam perang gerilya, tudingan semacam itu kerap dilontarkan dan warga sipil yang menanggung bahayanya.

Dua di antara korban tembakan oleh TPNPB tersebut adalah pasangan suami-istri, Yantinus Kogoya serta Shelly Wenda. Identitas satu korban lainnya belum terkonfirmasi sampai berita ini dipublikasi.

Penembakan ini dilakukan pasukan di bawah pimpinan Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Kopitua Heluka, sekitar Senin (20/07). Dalam keterangan resminya, TPNPB menuding Yantinus dan Shelly "benar-benar agen intelijen militer pemerintah Indonesia."

Yantinus, Kopitua menuduh, pernah membawa masuk tentara Indonesia menggunakan pesawat serta mobil ke markas TPNPB melalui jalur Trans Papua. Atas kejadian itu, klaim Kopitua, "sejumlah pasukan TPNPB ditembak mati dan terkena serangan bom".

TNI, melalui Komando Operasi Habema, menyangkal tuduhan tersebut. Mereka mengeklaim Yantinus dan Shelly merupakan warga sipil. TNI menyebut telah mengevakuasi keduanya, dan masih mencari satu orang lainnya yang juga ditembak TPNPB.

Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Wirya Arthadiguna berkata bahwa pasukannya sedang menyelidiki dan mengejar para pelaku penembakan.

Dalam kecamuk konflik bersenjata antara dua kubu yang bertikai, warga sipil senantiasa tersudut, kata peneliti isu keamanan yang dihubungi BBC News Indonesia. Apa yang terjadi di Tanah Papua hari ini meneruskan yang pernah muncul pada masa lampau, tepatnya di Timor Timur dan Aceh.

Berbeda dengan Timor Timur dan Aceh, upaya menemukan perdamaian di Tanah Papua belum pernah dilakukan oleh pemerintah dan TPNPB.

"Jadi, kalau pemerintah bilang Papua ini daerah konflik, pemerintah juga mungkin berpikir nanti enggak ada yang mau tanam saham di Papua, enggak ada yang mau berinvestasi di Papua," tutur pegiat di organisasi sipil yang berfokus pada isu hak asasi manusia di Papua.

"Justru bahasa bahwa Papua sebagai daerah konflik itu sangat dihindari."

Pembunuhan dengan tudingan mata-mata

TPNPB, dalam keterangan yang dikirimkan ke BBC News Indonesia, Sabtu (25/07), menyodorkan beberapa alasan di balik penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo.

Pertama, menurut TPNPB, Yantinus Kogoya serta Shelly Wenda pernah "membawa masuk alat berat di wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo untuk kepentingan perusahaan". TPNPB menentang aksi itu. Namun, klaim TPNPB, Yantinus kembali datang ke daerah itu "dengan mengajak militer Indonesia".

Kedua, TPNPB menuduh Yantinus pernah mendampingi militer Indonesia ke markas TPNPB via jalur Trans Papua. Imbasnya, pasukan TPNPB ditembak mati dan terkena serangan bom. TPNPB tidak memiliki bukti visual atas tuduhan ini, tapi mereka mengeklaim menyaksikan langsung sosok Yantinus dengan tentara Indonesia.

Ketiga, TPNPB menyebut Yantinus merupakan mantan personel mereka. Namun TPNPB menuding Yantinus membelot, lalu menunjukkan lokasi milisi di Yahukimo kepada aparat.

Keempat, TPNPB menuduh Yantinus membawa lari satu senjata laras panjang milik Kodap XVI Yahukimo, lalu menyerahkannya kepada tentara Indonesia.

Kelima, TPNPB mengeklaim eksekusi mati mereka terhadap Yantinus "sesuai dengan hukum rimba yang berlaku dalam perang."

Eksekusi serupa, klaim kelompok bersenjata itu, juga akan mereka lakukan terhadap orang-orang yang mereka sebut "pengkhianat bangsa Papua, demi kepentingan bangsa, rakyat, dan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua".

BBC News Indonesia tak dapat memverifikasi klaim dan berbagai tuduhan TPNPB terhadap Yantinus dan istrinya, Shelly Wenda.

Keterbatasan akses terhadap narasumber di Yahukimo menjadi faktor terbesarnya.

Pemerintah Indonesia mengecam keras penembakan di Yahukimo. Kementerian Hak Asasi Manusia meminta "tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa."

"Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di Papua belakangan ini, Kementerian HAM mendorong agar semua pihak menahan diri," kata juru bicara institusi itu, Thomas Harming Suwarta.

Pembunuhan warga sipil Papua dengan tudingan menjadi mata-mata, seperti yang menyeruak di Yahukimo, punya jejak panjang.

Pada September 2025, TPNPB menembak mati dua pendulang emas di Yahukimo. Mereka menuduh para pendulang itu mata-mata TNI. Militer membantah korban bagian dari prajurit maupun intelijen.

Beberapa bulan sebelumnya, Maret, TPNPB menyatakan tanggung jawab atas pembunuhan enam guru serta tenaga kesehatan di Yahukimo. TPNPB menuduh orang-orang yang mereka eksekusi adalah mata-mata militer Indonesia.

Di Kabupaten Pegunungan Bintang, TPNPB membunuh warga bernama Senus Lepitalen, dengan tuduhan individu itu bagian dari intelijen pemerintah Indonesia. Senus ditembak dengan senjata api laras pendek di bagian dada.

Di Kabupaten Intan Jaya, warga sipil dengan identitas Boki Ugipa meregang nyawa usai peluru menembus tubuhnya. TPNPB menuduh Boki ialah mata-mata aparat.

Kabupaten Nduga, pada 2022, sepuluh warga tewas setelah ditembak TPNPB dengan alasan yang mirip: dituduh mata-mata Indonesia.

Persoalannya, dari sisi seberang, aparat Indonesia, turut melakukan kekerasan yang sama dan dengan tuduhan yang serupa.

Lima warga sipil di Yahukimo tewas ditembak aparat TNI pada 2023. Kelimanya dituduh bagian dari TPNPB. Gereja lokal menepis tudingan tersebut seraya menegaskan bahwa para korban cuma jemaat sekaligus warga biasa.

Di Kabupaten Puncak, tak lama ini, April 2026, operasi militer menghilangkan belasan nyawa sipil—mayoritas anak-anak, ibu, serta lanjut usia. Militer melakukan operasi itu dengan klaim "informasi tentang keberadaan TPNPB".

Terkepung perang gerilya

Konflik bersenjata di Papua berpijak pada perang gerilya antara TPNPB dengan TNI-Polri. Konflik ini telah terjadi sejak awal dekade 1960-an.

Dalam setiap perang gerilya selalu terjadi kekerasan terhadap warga sipil, kata peneliti dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Deka Anwar. IPAC merupakan lembaga independen yang melakukan riset terkait konflik.

Terdapat dua bentuk kekerasan kepada warga sipil di perang gerilya, kata Deka. Dua bentuk itu adalah aksi diskriminatif (discriminatory) dan indiskriminatif (indiscriminate).

Deka berkata, kekerasan diskriminatif terjadi ketika para pelaku di lapangan memilih target serangan. Sebaliknya, kekerasan indiskriminatif menyasar semua pihak tanpa pandang bulu.

Dalam realitas di Tanah Papua sekarang, menurut Deka, kekerasan yang muncul lebih ke arah aksi diskriminatif, atau targeted selected violence.

"Jadi, mereka (pihak yang berkonflik) memilih target dan itu biasanya terkait siapa yang dituduh mata-mata atau kolaborator," ucap Deka.

Tuduhan mata-mata yang dilemparkan kepada warga sipil selalu muncul saat dua pihak yang berkonflik tengah berkompetisi untuk menguasai suatu wilayah tertentu.

Sering kali, dua aktor perang gerilya memperoleh informasi dari para simpatisan mereka, terkait siapa yang mata-mata dan siapa yang bukan mata-mata.

Di lapangan, baik TPNPB maupun militer Indonesia, kemudian saling menuding satu sama lain dalam 'memelihara' mata-mata.

Selain itu, dalam perang gerilya, pihak yang saling berseteru berupaya keras untuk merebut hati dan pikiran masyarakat, kata Deka. Menurutnya, siasat ini tidak dilakukan untuk mencapai kemenangan, tapi agar perang gerilya dapat berlangsung dalam periode yang panjang.

Deka berkata, dalam perang gerilya terdapat konsep hukuman (punishment). Wujudnya berupa kekerasan terhadap warga sipil, mulai dari dituding mata-mata salah satu kubu, operasi "pembersihan", hingga penghancuran fasilitas publik, seperti puskesmas atau sekolah.

"Dalam perang gerilya, kekerasan ke warga sipil adalah alat untuk mengontrol populasi sekaligus seperti pesan bagi masyarakat agar mereka tidak berkolaborasi dengan pihak yang dipandang musuh," kata Deka.

Menurut Deka, perang gerilya merepresentasikan "pilihan yang rasional" dari dua kelompok yang bertikai di Tanah Papua. Bagi TPNPB, kata Deka, keputusan mereka bergerilya adalah konsekuensi dari pembatasan ruang-ruang kebebasan sipil di Papua.

Gerakan politik di Papua, kata Deka, kerap menemui dibatasi negara. Obrolan perihal aspirasi politik masyarakat Papua pun tak pernah tuntas, menurut Deka, karena pembungkaman oleh pemerintah.

Sementara TNI, kata Deka, perang gerilya adalah pelaksanaan dari doktrin dan ideologi pertahanan-keamanan. Dalam buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya (1953), Jenderal Abdul Haris Nasution menyebut perang gerilya ialah tentang ideologi, politik, ekonomi, serta psikologis.

Menurut riset yang disusun IPAC, gerilyawan TPNPB tak pernah menimbulkan "kerusakan" yang cukup parah untuk mendorong pemerintah mempertimbangkan negosiasi secara serius.

Di sisi lain, IPAC menyebut terdapat berbagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan "ancaman berskala rendah" dari TPNPB ini.

IPAC menyebut serangan TPNPB bersifat hit-and-run di kawasan yang terisolasi. Pada kurun 2009 sampai 2014, misalnya, terdapat sekitar 144 korban jiwa akibat aksi TPNPB.

Eskalasi konflik, menurut IPAC, berubah setelah tahun 2018. Intensitas serangan TPNPB meningkat, korban dari kalangan sipil bertambah, cakupan wilayah dan akses mereka terhadap persenjataan juga meluas.

Menurut perhitungan IPAC, frekuensi kekerasan dalam konflik bersenjata di Tanah Papua melonjak dari semula 11 insiden per tahun pada periode 2010-2017 menjadi rata-rata 52 setiap tahun pada 2018-2021.

Tak sekadar menjadi lebih sering, kekerasan ini juga lebih mematikan ketimbang periode sebelumnya. Dari 320 kematian selama 2010 sampai 2021, 211 di antaranya muncul pada 2018 hingga 2021.

Mayoritas korban tewas itu, menurut IPAC, adalah warga sipil, dengan 125 orang—naik drastis dari rentang waktu 2010-2017 yang cuma 53 individu.

Warga sipil yang menanggung kematian mencakup mereka yang terjebak dalam baku tembak dan juga yang sengaja dibunuh karena dicurigai sebagai kolaborator musuh—baik dari pihak TPNPB atau militer Indonesia.

Pada masa ini, mengutip riset IPAC, taktik TPNPB bergeser, dari awalnya hanya mengandalkan serangan sporadis menjadi amat agresif memperebutkan kendali wilayah.

Pada wilayah basis lama TPNPB di Kabupaten Puncak, misalnya, terjadi pertempuran sengit dengan TNI. Pada awal 2021, kelompok pimpinan Lekagak Telenggen menduduki Bandara Ilaga selama beberapa hari. Mereka juga merusak fasilitas komunikasi.

Menyusul peristiwa itu, kelompok TPNPB yang lain turut menguasai sejumlah distrik seperti Duagi, Makki, Beoga, Gome, hingga Mayuberi.

Di Intan Jaya, TPNPB di bawah komando Sabinus Waker dan Undius Kogoya menyerang aparat militer serta kepolisian di Distrik Sugapa maupun Hitadipa.

Soal wilayah, daya jangkau TPNPB disebut IPAC juga meluas. Sebelum 2018, gerak TPNPB terbatas dan terkonsentrasi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan bagian tengah seperti Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Mimika.

Begitu memasuki 2018, bentrokan senjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia ditemukan di kabupaten yang beberapa dekade terakhir tidak mengalami gejolak, misalnya Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, Deiyai, dan Keerom.

Di tengah konflik itu, persenjataan TPNPB berkembang. Kelompok ini mulai rutin mengantongi senjata api buatan pabrik yang didapatkan dari penyerbuan terhadap unit militer. Alternatif mereka lainnya adalah membeli dari anggota militer atau kepolisian.

Pada Februari 2021, tiga personel TNI dan Polri di Ambon, Maluku, diringkus usai berupaya menjual senjata kepada TPNPB. Barang bukti yang dikumpulkan yakni tiga pucuk senjata api serta ratusan butir peluru.

Dalam berbagai persidangan kasus jual-beli senjata, kelompok advokasi sipil menyayangkan penyidikan yang tidak menggali hingga "otak dan dalang" transaksi.

Menurut IPAC, modal TPNPB untuk membeli persenjataan berasal dari uang tebusan, pemerasan kepada pelaku usaha maupun pejabat daerah, dan juga sumbangan orang-orang yang bersimpati.

Untuk mengatasi sengkarut permasalahan di Tanah Papua, pemerintah disebut terus-menerus bertopang pada perspektif keamanan. Langkah ini dikritik karena terus memperpanjang rantai kekerasan.

Riset bertajuk Anatomy of an Occupation: The Indonesian Military in West Papua yang ditulis Jim Elmslie dan Camellia Webb-Gannon mengungkap, selama puluhan tahun tekad pemerintah Indonesia untuk 'menduduki' Papua tak pernah reda.

Dua akademisi itu menyebut militerberusaha merealisasikan "visi pendudukan" dengan pengerahan militer serta penggunaan metode penyiksaan dan psikologis yang mengerikan.

Indonesia telah menggelar belasan operasi militer, sejak untuk pertama kali pada awal 1960-an mengirim Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)—kini Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pasukan itu dikirim untuk menginfiltrasi Tanah Papua yang kala itu masih berada di bawah pemerintah kolonial Belanda.

Sejak saat itu, pemerintah selalu menerjukan pasukan, di bawah payung pengiriman pasukan organik, non-organik, dan satuan tugas.

Semakin pekat serta padatnya militer di Tanah Papua mendorong terciptanya serangkaian kekerasan ke warga sipil. Menurut laporan yang disusun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 2025, warga asli Papua dengan mudah dituding bagian dari TPNPB, dan oleh karenanya bisa menjadi korban.

Sepanjang 2018 sampai 2024, hampir 400 orang Papua tewas dalam konflik bersenjata. Dari total itu, lebih dari 300 orang adalah korban kekerasan aparat negara, termasuk yang disebabkan praktik pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing).

Kekerasan demi kekerasan memicu gelombang pengungsi internal (di dalam negeri) berskala besar. Per 2025, mengacu laporan YLBHI, terdapat lebih dari 30.000 pengungsi yang terdampak konflik.

Peneliti IPAC, Deka Anwar, menyebut nasib warga sipil dalam perang gerilya selalu tergencet di tengah dua kelompok yang bertempur.

Kedua pihak, kata Deka, sama-sama memosisikan warga sipil sebagai "aset": pemasok informasi, pengepul loyalitas, sampai penyedia pendanaan.

Pada waktu bersamaan, menurut Deka, warga sipil dipaksa berdiri di atas kerentanan. Ketika eskalasi meningkat, mereka berpeluang tewas: entah akibat kontak tembak, sasaran operasi militer, atau dituding agen intelijen.

Komnas HAM menyebut sepanjang enam bulan pertama 2026, 59 warga sipil tewas dalam konflik di Papua. Baik TNI maupun TPNPB sama-sama menyumbang kontribusi dalam kematian warga tersebut.

"Jadi, secara natural, perang gerilya itu sangat berdampak terhadap masyarakat," kata Deka.

"Dalam perang gerilya, strategi pihak yang bertempur adalah mengelola kekerasan di keadaan yang chaos ini, bagaimana tetap mendapat simpati dari masyarakat."

Kisah kengerian setelah 'invasi Indonesia'

Kudeta militer di Portugal pada 1974 yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir (Revolução dos Cravos) telah membikin seluruh negara jajahan dilepaskan dari cengkeraman rezim kolonial negara tersebut, tidak terkecuali Timor Leste.

Dengan kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri, lima partai politik muncul di Timor Leste, demikian dicatat Joao M. Saldanhan dalam Anatomy of Political Parties in Timor-Leste.

Partai Uniao Democratica de Timor (UDT) ingin Timor Leste menjadi bagian dari Portugal. Ada pula Partai Associacao Social Democratica de Timor (ASDT), yang berubah Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), menghendaki kemerdekaan.

Sementara itu, Partai Associacao Popular Democratica de Timor (APODETI) punya misi mengintegrasikan Timor Leste ke Indonesia.

Dua partai yang tersisa, Klibur Oan Timor Asuain (KOTA) serta Trabalhista (Partai Buruh), sama-sama menyatakan persetujuannya untuk mempertahankan hubungan erat dengan Portugal.

Fase transisi ini tidak berjalan mulus. UDT melancarkan kudeta sebelum proses penyerahan mandat ke negara jajahan rampung. Aksi UDT dibalas kudeta oleh Fretilin yang akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan pada akhir 1975.

Pemerintah Indonesia, yang tak mau Timor Leste merdeka di bawah Fretilin yang condong ke komunis, saat itu segera ambil langkah. Setelah menandatangani deklarasi integrasi, ABRI—sekarang TNI—menginvasi Timor Leste.

Indonesia, merujuk riset berjudul Patterns of Violence: Narratives of Occupied East Timor from Invasion to Independence, 1975-1999 (2008) yang digarap M. Scott Selders, memperkirakan penaklukan Timor Leste cuma memakan waktu tiga minggu.

Kenyataan berkata sebaliknya. Kerasnya perlawanan Fretilin membikin Indonesia menetapkan Timor Leste sebagai provinsi ke 27 pada Juli 1976 meskipun ABRI tidak menguasai mayoritas daerah maupun penduduk Timor Leste.

Fretilin menyadari mereka tak akan menang mudah melawan Indonesia lantaran kalah telak secara kekuatan ekonomi serta militer. Dari situ, mereka memutuskan mengadopsi "Perang Rakyat Jangka Panjang."

Bagi Fretilin, keterlibatan militer Indonesia dalam penyerbuan ke Timor Leste adalah serangan terhadap seluruh rakyat. Mereka menilai Indonesia merupakan "kaki tangan kekuatan imperialis dunia" yang menghambat cita-cita rakyat Timor Leste untuk membebaskan diri dari penindasan.

Taktik yang dipilih Fretilin adalah bergerilya ke hutan. Bersama organisasi sayap bersenjatanya, Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (Falintil), Fretilin menerapkan perang gerilya. Mereka berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya, untuk menghindari operasi pengepungan dan pemusnahan oleh militer Indonesia.

Pada saat bersamaan, Fretilin membangun basis militer dan pendukung sipil—base de apoio—di setiap hutan yang mereka singgahi. Konsep base de apoio keluar usai penduduk melarikan diri karena invasi Indonesia. Mereka yang mengungsi ditaksir menyentuh sekitar 300.000 orang.

Dalam keadaan yang rumit ini, banyak orang Timor Leste tiba-tiba mendapati diri mereka terperangkap di antara ketakutan hidup di bawah kekuasaan Indonesia atau gerakan perlawanan Fretilin.

Perang gerilya antara Fretilin dengan militer Indonesia membuat kedua belah pihak melakukan bermacam usaha untuk menancapkan kontrol atas populasi, serupa dengan yang terjadi dalam konflik di Tanah Papua.

Warga bernama Lucia de Jesus Barreto, misalnya, semula tinggal di base de apoio di Fatuberliu pada 1978. Karena kekurangan makanan, putranya yang kala itu berusia 14 tahun, Bastião da Silva, pergi ke Mada Beno. Tujuannya: memperoleh makanan. Dia ditemani kawannya, Alcino da Costa.

Sayang, mereka ditangkap oleh Falintil sebab dicurigai menjadi mata-mata militer Indonesia. Keduanya lalu ditahan. Selama di penahanan, mereka sangat jarang makan. Bastião jatuh sakit sebelum meninggal.

Di Dili, warga dari Desa Sabuli, Miguel da Costa, melaporkan bahwa pasukan Fretilin meringkus saudaranya, Jorgé Carvalho. Dia ditangkap kala bermain bola di pantai. Fretilin mengira Jorgé bagian dari jejaring mata-mata Indonesia. Dia pun dibawa ke penjara di Aileu dan meninggal dunia di sana.

Cerita-cerita di atas terangkum di laporan Commission for Reception, Truth, and Reconciliation in East Timor (CAVR) alias Komisi Pengakuan, Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaga ini dibentuk pada masa administrasi transisi Timor Leste menjadi negara merdeka pada 2001 hingga 2005.

Praktik penghilangan nyawa warga sipil dengan menuduh mereka bagian dari mata-mata pihak yang bertikai tidak cuma dilakukan Fretilin. Militer Indonesia tak jauh berbeda.

Pada 1976, warga Desa Lehata bernama Marcelo, misalnya, menyerahkan diri kepada ABRI. Tak lama, Marcelo dan sepupunya, Manuel, dicokok aparat selepas masuknya laporan yang menuding mereka adalah mata-mata Fretilin. Keduanya tewas ditembak.

Di luar keduanya, tentara Indonesia saat itu turut menangkap enam pemuda yang lain dengan kecurigaan sama. Mereka dikumpulkan di depan sebuah gereja di Bazartete dan ditembak. Jenazah mereka ditenggelamkan ke dalam satu lubang berukuran cukup besar.

Cerita ini juga terangkum dalam laporan Komisi Pengakuan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste.

Warga sipil di Timor Leste tak sekadar jadi korban penghilangan nyawa. Militer Indonesia juga memobilisasi mereka secara paksa ke dalam Tenaga Bantuan Operasi (TBO). Mereka dipersenjatai sekaligus dilatih militer untuk memburu para gerilyawan Fretilin. Jumlahnya mencapai 60.000 orang pada kurun waktu Juni-September 1981.

Pengakuan penyintas menggambarkan bagaimana sulitnya posisi warga sipil di tengah kecamuk invasi Indonesia dan perlawanan Fretilin.

"Jika kami bertemu Falintil [sayap bersenjata Fretilin], kami memberi mereka makanan; hal yang sama kami lakukan untuk ABRI, karena kami masyarakat yang bodoh ini takut mati," ujarnya.

Kebrutalan di Serambi Mekkah

Riset berjudul The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization (2004) yang disusun Kirsten E. Schulze mengungkapkan kelahiran Gerakan Aceh Merdeka pada 1976, yang saat itu dipimpin Hasan Tiro.

GAM, menurut Schulze, muncul karena ketimpangan relasi antara Jakarta dan Aceh yang termanifestasi dengan pencabutan status daerah istimewa.

Status itu diberikan Jakarta kepada Aceh dalam konteks solusi penyelesaian konflik yang sebelumnya dikobarkan gerakan Darul Islam, di bawah pimpinan Daud Bereueh.

Namun begitu Soeharto naik kekuasaan usai pemberangusan orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) serta simpatisannya, Jakarta mencabut status daerah istimewa untuk Aceh. Soeharto menilai pemberian status daerah istimewa untuk Aceh bakal menghambat ideologi pembangunannya.

Keputusan Soeharto itu, kata Schulze, memantik kekecewaan bagi Hasan Tiro, yang akhirnya membulatkan tekad membentuk GAM. Arah dari GAM jelas, yaitu melepaskan Aceh dari Indonesia.

Di bawah perintah Hasan Tiro, yang notabene seorang intelektual, pengacara, serta mantan anggota utusan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), GAM melewati tiga fase krusial.

Dalam catatan Schulze, fase pertama terjadi pada 1976 sampai 1979 di mana GAM masih berstatus organisasi kecil yang solid dan dimotivasi ideologi. Tak butuh waktu lama bagi pemerintah Soeharto menumpas kehadiran mereka.

Memasuki pertengahan 1980-an, atau fase kedua, GAM kembali muncul. Kali ini dengan ratusan gerilyawan yang telah ditempa pelatihan di Libya. Pelatihan melingkupi persenjataan, taktik perang, sampai politik. Fakta tentang pelatihan ini diungkap sendiri oleh Hasan Tiro.

Dari Libya, gerilyawan GAM pulang ke Aceh untuk mengonsolidasikan struktur komandonya. Mereka tersebar di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, serta Aceh Timur. Di lapangan, mereka melatih gerilyawan lokal.

Konsolidasi GAM membuat pemerintah Indonesia menerjunkan operasi kontrapemberontakan dengan balut "Jaring Merah."

Di fase ini, atau ketiga, yang dimulai dari 1989 sampai 1999, rezim Orde Baru memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menghancurkan GAM.

Kedua pihak saling beradu serangan dalam strategi gerilya. Permasalahannya, dari perang gerilya itu, warga sipil terjepit kenyataan pahit.

Makalah Schulze, misalnya, memaparkan bahwa di belakang strategi gerilya yang dibeber GAM, mereka hendak berusaha membersihkan Aceh dari segala bentuk eksistensi orang Jawa.

Pertengahan 1990, GAM melancarkan serangan kepada para pemukim dan transmigran asal Jawa di Aceh Utara, mengacu Aceh: The Untold Story: An Introduction to the Human Rights Crisis in Aceh (2000) yang dipublikasikan Asian Forum for Human Rights and Development.

Pemantauan Amnesty International setali tiga uang. Masih pada tahun yang sama, puluhan warga sipil tewas dan ribuan pendatang dari Jawa terpaksa meninggalkan rumah mereka lantaran intimidasi.

Pola kekerasan GAM di periode itu, Amnesty International menyimpulkan, berubah dari menargetkan aparat keamanan menjadi turut menyasar nonkombatan.

GAM memandang orang-orang Jawa di Aceh sebagai "pemukim kolonial" yang secara demografis memperkuat klaim Jakarta atas Aceh. Lalu, orang-orang Jawa dianggap paling berpeluang berkolaborasi dengan militer Indonesia.

GAM juga membakar sekolah-sekolah negeri yang didirikan pemerintah di Aceh. Tindakan pembakaran sekolah memaksa anak-anak beralih ke pesantren di pedesaan (dayah) yang mayoritas dikendalikan GAM.

Pembakaran sekolah negeri dibaca sebagai usaha GAM melawan sistem pendidikan negara yang mengajarkan Aceh bergabung ke Indonesia secara sukarela.

Sepanjang penerapan DOM dari 1989 hingga 2002, sekitar lebih dari 500 sekolah dibakar. Puluhan guru juga tewas dibunuh. Dalam konteks ini, GAM bukan pelaku tunggal. TNI turut berpartisipasi, menurut sejumlah riset dan arsip sejarah.

Kekerasan menargetkan warga sipil tidak sebatas oleh GAM. Dalam penelitian bertajuk Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons (2004) yang ditulis Rizal Sukma, respons militer kepada situasi di Aceh berpijak pada politik generalisasi dan stigmatisasi.

Militer menyamakan seluruh penduduk Aceh dengan predikat anggota atau pendukung GAM. Pada dasarnya, terang Rizal, metode semacam ini dipakai untuk membenarkan tindakan keras militer, di samping berkembang menjadi kampanye kontrapemberontakan yang brutal.

Awal-awal penerapan DOM, ribuan warga Aceh dibunuh tentara. Mereka dituduh bagian dari GAM atau berperan sebagai agen intelijen. Korban tak sedikit yang dibuang di pinggir jalan serta pasar umum.

Berikutnya, warga sipil dipaksa ikut dalam pertempuran melalui milisi desa serta unit pengamanan. Sekitar 60.000 individu dikerahkan untuk membantu operasi intelijen dan keamanan ABRI.

Taktik ABRI dikritik karena mengabaikan hukum internasional yang melarang partisipasi langsung warga sipil dalam pertempuran.

Penanggulangan konflik di Aceh selalu bertolak dari sudut pandang penggunaan kekuatan militer. Kala Soeharto jatuh dari singgasananya pada 1998, tak lama berselang GAM meraih momentum untuk berdiri kembali. Bedanya, GAM mengumpulkan dukungan luas dari masyarakat Aceh.

Desakan untuk membuka dialog dengan GAM tak seketika diwujudkan. Pemerintah Indonesia justru memutuskan implementasi Darurat Militer di Aceh.

Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengungkapkan selama konflik di Aceh meletus dari 1976 sampai 2005, pelaku kekerasan paling banyak disumbang aparat keamanan Indonesia dengan lebih dari 8.000 orang.

GAM duduk di posisi kedua di bawah aparat Indonesia dengan nyaris 400 orang. Kebanyakan pelaku dari GAM didominasi unit-unit gerilya bersenjata yang dipasrahi tugas melenyapkan jaringan mata-mata pendukung pasukan keamanan Indonesia.

Lantas apa solusi untuk Papua?

Konflik di Timor Leste dan Aceh mencapai titik akhirnya ketika jalur penyelesaian berpindah ke meja-meja perundingan.

Di Timor Leste, masyarakat memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam referendum. Timor Leste pun berdiri sebagai sebuah negara yang mandiri.

Sedangkan di Aceh, Perjanjian Helsinki menutup pintu kekerasan demi kekerasan yang ditimbulkan dari konflik GAM dengan pemerintah Indonesia. Aceh tak memerdekakan diri, tapi diberi kewenangan istimewa guna mengurus pemerintahannya sendiri.

Apa yang membuat Papua tidak bisa diselesaikan sebagaimana konflik bersenjata terdahulu?

"Indonesia tidak mau mengulangi kesalahannya di Timor Leste dan Aceh," kata peneliti dari Institute for Policy Analysis of Conflict, Deka Anwar.

"Kebalikan dari dulu, Indonesia sekarang tidak mau mengizinkan referendum untuk Papua," ujarnya.

Deka berkata, pada praktiknya, pertama, Indonesia tidak lagi memakai konsep Daerah Operasi Militer (DOM) untuk bereaksi terhadap masalah keamanan yang timbul di sana.

Kedua, Deka melanjutkan, pemerintah enggan berdialog maupun mendiskusikanapapun terkait referendum.

Ketiga, menurut Deka, militer Indonesia tidak merekrut warga sipil dan mempersenjatai mereka, seperti waktu di Timor Leste atau Aceh.

Yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua, menurut Deka, adalah manajemen informasi.

"Bagaimana caranya informasi yang keluar itu tidak merusak reputasi Indonesia. Sebisa mungkin isu Papua tidak menjadi santapan internasional," kata Deka.

"Namun, di sisi lain, konflik di Papua seperti sekarang ini karena eksploitasi sumber daya alam," ucapnya.

Manajemen informasi pemerintah Indonesia di Papua ini berhubungan erat dengan muatan ekonomi, menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Siregar.

Pemerintah, kata Latifah, sengaja mengabaikan fakta bahwa konflik meletus saban hari di Papua, demi mengamankan investasi.

"Kita tahu banyak sekali, bahkan di saat konflik seperti ini, investasi luar biasa masuk secara masif di Papua," ujar Latifah.

Kalau pemerintah memutuskan menyebut Papua sebagai daerah konflik, kata dia, maka arus modal akan tersendat. Latifah berkata, pemerintah menyadari dengan amat baik betapa Papua merupakan wilayah yang paling kaya di Indonesia hari ini.

Oleh karenanya, Latifah menggarisbawahi, "negara memang tidak mau menyelesaikan konflik di Papua." Ujung-ujungnya, eskalasi senantiasa meningkat dengan masing-masing aktor, TPNPB dan TNI, saling berbalas dendam.

Siapa yang dirugikan?

"Jelas masyarakat sipil. Mereka berada di tengah konflik, terpaksa lari dari rumahnya, juga dituding mata-mata," kata Latifah.

"Kedua belah pihak sebetulnya menerapkan zero tolerance. Tidak peduli apakah dia tokoh agama, pemuda, perempuan, bahkan anak-anak, ketika sudah dituding mata-mata maka mereka akan dibunuh."

Konflik di Papua sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, Latifah menekankan. Agar kondisi tidak memburuk, dia mendesak agar akses logistik dan bantuan kemanusiaan dibuka secara konsisten.

Tujuannya, kata dia, agar masyarakat yang terdampak konflik dapat kembali meraih hak atas pelayanan dasar seperti kesehatan, tempat tinggal, hingga pendidikan.

Apabila hal tersebut berjalan, langkah selanjutnya yaitu membentuk dialog-dialog yang mengedepankan partisipasi pihak-pihak independen, ujar Latifah. Ruang lingkup dialog di sini tidak terbatas pada pencarian solusi, melainkan pengusutan atas kasus-kasus pelanggaran HAM oleh kedua belah pihak.

"Supaya tidak saling melemparkan stigma, tidak saling tuding, tidak saling bertukar dendam," ucap Latifah.

Bagaimanapun, Latifah menilai jalan menuju penyelesaian masalah di Papua masih jauh dari harapan karena pemerintah mengirim tentara secara simultan ke wilayah itu. Dalam taraf tertentu, menurut dia, yang paling berbahaya dari konflik di Papua ialah saat dampak terburuknya pelan-pelan menjadi pemandangan yang dianggap biasa.

"Kita hampir setiap saat melihat kematian orang Papua dan kita seperti hanya bisa mencatat saja, tapi tidak ada respons, tidak ada tanggung jawab, terutama dari negara," kata Latifah.