Ketika rakyat dan pemerintah sama-sama dalam 'mode bertahan' – 'Ekonomi tidak baik-baik saja'

Kenaikan harga barang-barang dan daya beli yang menurun membuat sebagian masyarakat hidup dalam "survival mode" atau "mode bertahan". Tak hanya rakyat, baru-baru ini, pemerintah menyatakan sedang dalam mode serupa di tengah tekanan global. Apa artinya?

Akhir-akhir ini, Dwiki Corniju terpaksa mengurangi intensitas nongkrong dan hobi memancingnya. Hal ini dia lakukan untuk menekan pengeluaran agar tak melebihi pendapatannya.

Warga Solo, Jawa Tengah, berusia 36 tahun itu mengeluh penjualan kacamata di tokonya menurun hingga 50%. Hal ini membuat kondisi keuangannya lebih tertekan dari biasanya.

"Pemasukan itu hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari saja. Jadi, pengeluaran harus diatur, yang tidak penting dikesampingkan," kata Dwiki kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Dwiki bahkan harus menggadaikan sertifikat rumah untuk modal berjualan, yang saat ini menjadi satu-satunya sumber pemasukannya.

Nasib serupa juga dialami Paijan, seorang pedagang bakso dan mie ayam berusia 48 tahun.

Harga plastik dan daging naik, tapi penjualannya menurun 50%. Paijan berkata ia kini harus "nombok Rp2 juta dalam seminggu".

"Sekarang saya menghindari pemborosan. Tadinya kalau makan beli soto, ayam goreng, sekarang makan dagangan sendiri saja," ujarnya, diakhiri tawa.

Paijan juga terpaksa berutang. Namun, utang ini tak digunakan untuk modal usaha, melainkan buat membayar angsuran lainnya.

Kesulitan ini sudah dirasakan Dwiki dan Paijan sejak beberapa bulan lalu. Tapi, April ini jadi puncaknya.

Di Gianyar, Bali, Desak Putu Sri Ratna Juwita juga sedang menghidupkan "mode bertahan" karena pendapatannya menurun.

"Apa-apa naik sekarang harganya. Tamu juga kurang sekarang, jadi agak susah," ujar Ratna, yang menjalani dua pekerjaan sekaligus, yakni di sebuah kafe dan di tempat spa.

Pendapatan dari kedua pekerjaan Ratna, ditambah pendapatan suaminya, masih juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, termasuk kedua anak mereka. Belum lagi ditambah beban cicilan rumah.

"Selain berhemat, saya cari kerjaan sampingan lagi. Apa saja. Kalau ada orang nyuruh, aku kerjain lah kalau bisa," ucap Ratna kepada wartawan Ade Mardiyati yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

'Mode bertahan' versi pemerintah

Pemerintah telah berulang kali menyatakan "ekonomi RI aman", di tengah gejolak ekonomi global.

Namun, pada Rabu (22/04), di depan sebuah forum strategi pembangunan, Menteri Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah sedang dalam "mode bertahan" demi menjaga pertumbuhan tinggi ekonomi dan daya beli.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Purbaya menyebut pendekatan ini sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Supaya tetap bisa mencapai target itu, dia bilang, pemerintah mulai agresif membentuk berbagai satgas buat mengamankan anggaran negara dan memperbaiki iklim usaha.

Pemerintah juga disebut tetap mendorong program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, hingga pengembangan ekonomi daerah.

Pembenahan tata kelola sumber daya alam, efisiensi anggaran, dan peningkatan kapasitas industri juga menjadi fokus.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah juga mempercepat diversifikasi sumber energi agar tidak bergantung pada satu atau dua pemasok di tengah risiko gangguan global.

Meski strategi diperketat, Purbaya meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

Sekitar 90% perekonomian nasional, kata dia, masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri.

Oleh sebab itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci agar ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan global.

Apa kata ahli soal 'mode bertahan' pemerintah?

Para pakar mengatakan, ketika masyarakat dan pemerintah menerapkan mode bertahan, artinya “ekonomi tidak baik-baik saja”.

Tapi, seperti apa kondisi bertahan yang disebut pemerintah? Apakah sama dengan yang terjadi di masyarakat?

Menurut ekonom dari Universitas Padjajaran (Unpad), Titik Anas, dan Direktur Riset Bright Institute, Andri Perdana, mode bertahan yang disebut Menteri Purbaya bisa diartikan bahwa pemerintah mengakui situasi sedang tidak baik.

Titik menilai pernyataan itu menggambarkan Purbaya memahami ada gejolak internasional yang akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dia jaga.

"Setiap kali ada kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN, akan ada beban negara yang lebih besar karena kita memberikan subsidi dan kompensasi, apakah itu untuk BBM maupun pupuk, LPG, dan listrik," kata Titik kepada BBC News Indonesia, Jumat (24/04).

Ditambah lagi nilai rupiah yang terus melemah.

Pada penutupan perdagangan Jumat (24/04), nilai tukar rupiah berada di level Rp 17.246 per US$1, jauh di atas asumsi APBN di level Rp16.500 per US$1.

Pelemahan rupiah ini mempengaruhi beberapa elemen dalam APBN.

Oleh sebab itu, Titik memandang pernyataan Purbaya sebagai "awal yang baik" dan menganggap Purbaya mau berbenah dan menjaga APBN tetap prudent [bijaksana], salah satunya dengan melakukan efisiensi dan mengatasi kebocoran.

"Mungkin beliau mulai menyadari bahwa fiskal perlu lebih disiplin menghadapi tantangan ekonomi saat ini," ujarnya.

Ketika Titik menyebut ucapan Purbaya sebagai sebuah kesadaran yang baik, Andri Perdana menafsirkan pernyataan menteri keuangan justru mengungkap kondisi yang sebenarnya.

"Itu mengimplikasikan kalau normalnya kita tidak berhati-hati atau tidak prudent. Atau berarti mode normalnya itu mode yang silakan bersantai," ujar Andri.

Pakar ekonomi itu bilang, pernyataan Purbaya itu hanya bersifat "normatif" karena tidak diikuti dengan restrukturisasi anggaran maupun reorganisasi untuk menyelamatkan ruang fiskal yang disebut banyak pihak semakin menyempit.

Alih-alih mau menggambarkan bahwa pemerintah hati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli, di tengah guncangan kondisi ekonomi global, menurut Andri, label "mode bertahan" justru menunjukkan ketahanan ekonomi dan fundamental negara yang "tidak seindah narasinya"

"Negara melakukan mode bertahan seakan-akan negara ini yang paling terdampak dari Perang Teluk ini. Padahal seharusnya kita salah satu negara yang resilient," ujarnya.

"Kalau kita terkena dampak tidak langsungnya saja sudah mode bertahan, selamanya kita bakal mode bertahan, karena guncangan global pasti akan selalu ada."

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menekankan "mode bertahan" bersifat "hemat dan minim risiko".

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini, menurutnya, justru kebalikannya. Bahkan menyebut mode bertahan pemerintah "tidak masuk akal".

"Sekarang di Koperasi Desa [Kopdes] Merah Putih itu gelontorkan uang besar, risiko tinggi. Kalau implementasi gagal, juga memukul perekonomian desa," kata dia.

Kopdes Merah Putih baru-baru ini membuka rekrutmen tahap pertama untuk posisi 30.000 manajer di seluruh Indonesia.

Beberapa media nasional telah memberitakan bahwa jumlah pelamarnya mencapai ratusan ribu orang.

Antusiasme warga besar, namun Purbaya sempat menyatakan belum tahu sumber pendanaan untuk menggaji para manajer Kopdes Merah Putih kelak.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam 'mode bertahan'?

Walaupun, menurut Titik, seharusnya pemerintah menerapkan mode bertahan "dari kemarin-kemarin", menerapkannya sekarang "belum terlambat".

Titik berkata pemerintah harus disiplin dengan belanjanya.

"Program yang belum teruji, diperkecil dulu agar belanja tidak terlalu besar dan menjadi sensible (mengurangi risiko fiskal). Walaupun SAL [saldo anggaran lebih] cukup besar, penggunaannya harus bisa dihitung dengan cermat," ujar Titik.

Keputusan pemerintah untuk membuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih terarah menurutnya sudah tepat.

Namun, Titik menambahkan untuk program-program yang belum berjalan, sebaiknya dianalisis dulu dampaknya dan dibuat percontohannya.

"Bedanya pemerintah dengan masyarakat, pemerintah harus tetap belanja di kala ekonomi melemah. Belanjanya harus lebih hati-hati. Yang benar-benar berdampak yang dilakukan atau dibelanjakan, termasuk safety net bagi masyarakat yang daya belinya tergerus," kata Titik.

Senada, Andri mengatakan dalam konteks negara mode bertahan harus mengurangi defisit anggaran dengan menghilangkan sejumlah program, bukannya malah memperbanyak utang.

"Secara harfiah MBG itu langsung dipotong anggarannya atau bahkan disetop. Itu kalau benar-benar survival mode. Negara ini akan tetap bertahan kan kalau tidak ada MBG?" tegas Andri.

"Koperasi desa, yang kalau Indonesia tidak ada program itu, ya tidak akan bubar kan Indonesia? Jadi, ya pernyataan Pak Menteri cuma narasi yang lagi-lagi tidak berarti saja."

Seperti apa kondisi ekonomi Indonesia saat ini?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8% secara jangka panjang.

Namun, sejumlah pihak memproyeksikan capaiannya kemungkinan akan lebih rendah dari itu.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026, menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berada pada angka 5%, dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan kondisi dalam negeri.

Awal April lalu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,7%, karena hambatan dari kenaikan harga minyak dan sentimen penghindaran risiko.

Pada Rabu (22/04) lalu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 4,9%–5,7%.

Di sisi lain, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 tumbuh kuat di level 5,5%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang stabil, pembayaran THR, dan akselerasi belanja pemerintah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan beberapa mata uang lainnya terus melemah, hingga menyentuh level Rp17.300 per dolar AS pada Kamis (23/04).

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan mengatakan faktanya rupiah terus mengalami depresiasi selama lebih dari satu dekade.

Sementara itu dari segi fiskal, banyak ahli ekonomi mengatakan ruang fiskal APBN semakin sempit.

Kondisinya disebut "memprihatinkan" dan "rentan" karena dibebani belanja anggaran yang eksesif dan tekanan bunga utang pemerintah.

Wartawan Fajar Sodiq di Solo dan Ade Mardiyati di Denpasar berkontribusi dalam liputan ini.