BYD masuk daftar perusahaan yang dituduh AS memiliki hubungan dengan militer China, bagaimana kontroversinya?

Pemerintah Amerika Serikat memasukkan beberapa perusahaan besar dari China, termasuk raksasa loka pasar Alibaba dan produsen mobil listrik BYD, ke dalam daftar perusahaan yang mereka tuding memiliki relasi dengan militer China.

Dalam konteks Indonesia, menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, pada April 2026, BYD adalah salah satu produsen mobil listrik terlaris di Indonesia.

Daftar yang disusun Kementerian Pertahanan AS bertujuan sebagai pengingat untuk berbagai organisasi AS tentang risiko berbisnis dengan perusahaan asal China.

Perusahaan yang berada dalam daftar ini tidak serta merta mendapat dampak secara langsung dari pemerintah dan entitas bisnis AS.

Kedutaan Besar China di AS menyatakan kepada BBC bahwa daftar tersebut "diskriminatif". Mereka menyebut perusahaan China mematuhi secara ketat hukum yang berlaku secara global.

BBC telah menghubungi BYD dan beberapa perusahaan yang namanya terdapat dalam daftar itu, tapi mereka belum memberikan tanggapan.

Adapun Alibaba mengeklaim Kementerian Pertahanan AS tidak memiliki dasar untuk memasukkan perusahaan mereka ke dalam daftar tersebut.

Daftar perusahaan tersebut, yang disebut dengan istilah Section 1260H, diumumkan dalam sebuah unggahan di Federal Register, Senin (08/06). Beberapa perusahaan papan atas China masuk di dalamnya, sehingga memunculkan prediksi bahwa daftar itu berisiko membuat relasi antara AS dan China memburuk.

Kementerian Pertahanan AS memasukkan 188 korporasi yang mereka labeli dengan istilah "perusahaan militer China", yang mereka anggap sebagai risiko keamanan nasional bagi AS. Banyak dari perusahaan ini secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam menyediakan layanan komersial untuk AS.

Beberapa di antaranya bersaing langsung dengan perusahaan-perusahaan besar AS di industri seperti kendaraan listrik dan kecerdasan buatan.

Misalnya, BYD, yang tidak mengekspor mobilnya ke AS, melampaui Tesla awal tahun ini untuk menjadi produsen kendaraan listrik terkemuka di dunia.

China kemungkinan akan melihat langkah ini sebagai "bentuk pembendungan ekonomi," kata analis kebijakan Stefanie Kam dari Universitas Teknologi Nanyang.

Kini muncul prediksi bahwa pemerintah China akan membalas AS dengan membuat daftar serupa atau menanggapi dengan beberapa bentuk penolakan diplomatik, kata Kam.

Alibaba, BYD, dan perusahaan teknologi raksasa China lainnya, Baidu, termasuk di antara perusahaan yang dituduh AS berperan sebagai kontributor untuk operasi pertahanan China.

AS diyakini menandai berbagai perusahaan ini karena partisipasi mereka dalam program pemerintah China. Kam berkata, AS menyusun daftar ini tidak didasarkan pada bukti jelas berupa kontrak mereka dengan militer China.

Juru bicara Alibaba mengatakan, perusahaan mereka "bukan perusahaan militer maupun bagian dari strategi fusi militer-sipil."

"Kami akan mengambil semua tindakan hukum yang tersedia terhadap upaya untuk memalsukan citra perusahaan kami," kata juru bicara tersebut.

Seorang juru bicara Baidu menyebut "tidak ada pembenaran yang kredibel" terhadap langkah Kementerian Pertahanan AS membuat daftar itu.

Baidu menyebut akan "menggunakan semua opsi yang tersedia" untuk menghapus nama mereka dari daftar tersebut.

Perusahaan China lainnya yang masuk dalam daftar tersebut adalah produsen mobil listrik Nio dan produsen pesawat terbang Comac.

Perusahaan lainnya seperti raksasa teknologi Tencent dan Huawei, produsen drone DJI, dan produsen baterai CATL, yang telah ditambahkan sebelumnya, tetap berada dalam daftar tersebut.

Sebelumnya, pada 2019, pemerintah AS melarang perusahaan AS untuk berbisnis dengan Huawei, salah satu perusahaan terbesar di China. Alasannya, mereka mencemaskan keamanan nasional AS yang terkait dengan peralatan yang dimiliki Huawei.

Huawei telah membantah klaim bahwa produk mereka menimbulkan risiko keamanan. Huawei menyatakan mereka memiliki posisi independen dari pemerintah China.